E Government Dapat Membuat Pelayanan Publik Lebih Efesien dan Ffektif.

Bangka Tengah, InfoPublik - E Government diyakini dapat membuat pelayanan publik lebih efesien dan efektif. Namun keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan, terutama bagi daerah yang berada di luar Pulau Jawa.

Berangkat dari persoalan tersebut diharapkan pemerintah pusat menerapkan kebijakan berimbang dalam membangun infrastruktur.

Staf Ahli Gubernur Bangka Belitung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Haryoso menjelaskan, sekarang ini hidup di era teknologi atau era milenial.

Kecanggihan teknologi membuat perubahan sangat besar dan semakin maju. Teknologi juga memberikan banyak manfaat di berbagai bidang seperti bidang ekonomi hingga bidang pemerintahan.

E government membawa pemerintah menjadi lebih efektif. Ia menambahkan, teknologi informasi bisa mendorong OPD agar bekerja lebih efektif. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi maksimal.

Namun tantangan yang ada saat ini, yakni regulasi di tingkat pusat dan daerah. Selain itu penerapan teknologi mesti didukung infrastruktur memadai.

"Berbeda infrastruktur yang ada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Ke depan diharapkan pemerintah pusat bisa menyamaratakan pembangunan infrastruktur," kata Haryoso saat Pertemuan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika se Indonesia di ruang pertemuan Hotel Soll Marina, Kamis (18/10).

Dalam kesempatan yang sama Hening Widiatmoko Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi se Indonesia menjelaskan, kegiatan ini sangat bermanfaat dan sudah menjadi kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan.

Sedikitnya terdapat tiga tugas dan fungsi strategis Diskominfo. Tiga fungsi ini di antaranya terkait komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

"Ada tiga pembina Diskominfo yakni, Kemenkominfo, BSSN dan BPS. Selain Kemendagri. Melalui kegiatan ini hendaknya dapat terhubung dengan organisasi vertikal. Sebab selama ini di beberapa daerah masih terkendala infrastruktur dan SDM," kata Hening.

Beberapa daerah masih kesulitan dari sisi infrastruktur dan SDM. Ia menambahkan, asosiasi ini dibentuk untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Untuk itu, di sesi terakhir perlu dibahas, sehingga organisasi menjadi bermanfaat dengan menindaklanjuti kesenjangan antar daerah.

Selama ini masih melihat Indonesia secara keseluruhan, nanti koordinasi regional mesti ditingkatkan. "Koordinasi regional, sehingga dapat melihat permasalah secara spesifik. Kuncinya bersinergi dan terintegrasi. Kita lakukan musyawarah terbuka agar semua menerima. Selanjutnya pertemuan dapat dilakukan secara berkala," saran Hening.

Sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman, mengatakan, ke depan organisasi perangkat daerah Diskominfo memegang tugas dan fungsi strategis. Untuk itu perlu efesiensi dan strategi, seiring gencarnya penerapan e government oleh pemerintah pusat.

"Karena menjalankan tugas dan fungsi strategis, hendaknya anggaran bagi OPD Diskominfo dibesarkan. Karena kita akan mengerjakan pekerjaan vital," tegasnya. (MC Babel/Huzari/hs /toeb).