Pembangunan Gedung DPRD Kota Serang Tak Selesai Tahun Ini

Serang, InfoPublik - Pembangunan gedung DPRD Kota Serang di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipoco Jaya, Kota Serang, terancam tak selesai akhir tahun ini. Walaupun sudah dikerjakan secara paralel hingga sekarang persentase pembangunan yang dimulai Juli lalu itu baru 30%.

Kepala Seksi Teknik Bangunan Gedung dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Serang M Ibra Gholibi mengatakan, cuaca menjadi penyebab pembangunan gedung senilai Rp45,7 miliar itu terhambat.

“Intensitas hujan yang lumayan cukup tinggi akhir-akhir ini jadi salah satu penyebabnya,” ujar Ibra, Rabu (16/11).

Ia memperkirakan sampai akhir tahun progres pembangunan hanya mencapai 75%. Namun, pembangunan gedung inti, yakni ruang paripurna dan kantor sekretariat Dewan, ditargetkan rampung akhir tahun. Sedangkan bangunan pendukung sudah selesai dikerjakan.

Ibra mengatakan, tak terlalu menargetkan landscape dan pagar bagian utara karena apabila ada pembebasan lahan lagi maka pagar akan dibongkar kembali. “Daripada mubazir, lebih baik ditunda juga sampai ada lahan yang baru,” tuturnya.

Apabila tak rampung sampai akhir tahun nanti, pihaknya hanya akan membayar sesuai pekerjaan. Namun, kontraktor akan memaksimalkan kemampuan yang ada agar pembangunan gedung Dewan itu dapat selesai sesuai harapan.

“Selain cuaca, ada juga pekerjaan yang pabrikasi sehingga tidak masuk progres. Kalau sudah terpasang baru masuk hitungan, misalnya saja rangka atap, kusen, dan listplank. Dikerjakannya di workshop milik kontraktor,” terangnya.

Kata dia, apabila bangunan inti rampung maka dapat digunakan para wakil rakyat tahun depan. Sedangkan, pembangunan lanjutan akan dilakukan secara bertahap, misalnya akses ke Puspemkot Serang, lahan parkir, hingga gedung serbaguna.

Sekretaris DPRD Kota Serang Nanang Saefudin mengaku belum mengalokasikan anggaran untuk pembelian meubeler. “Kami juga belum melihat progresnya seperti apa, apakah bisa digunakan di awal tahun atau pertengahan,” ujarnya.

Menurutnya, sekretariat juga akan melihat kondisi bangunan untuk mengetahui kebutuhan meubeler. Apabila tak terlalu dibutuhkan maka pihaknya akan menggunakan meubeler yang ada.

Namun, khusus untuk ruang paripurna, kemungkinan besar akan dibelikan meubeler baru sesuai dengan kondisi bangunan. Selain ruang paripurna, ruang fraksi juga akan mendapatkan meubeler baru sesuai kebutuhan lantaran kondisi ruang fraksi yang sekarang tidak memungkinkan.

“Kami belum tahu apakah akan dianggarkan di APBD murni atau perubahan tahun depan, kami akan cek dulu. Sayang kan kalau dianggarkan di murni tapi ternyata belum bisa digunakan. Jadi, kami akan cek dulu,” ujar Nanang. (MC Banten/toeb)