:
Oleh MC Kalimantan Timur, Jumat, 4 November 2016 | 08:50 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 334
Samarinda, InfoPublik – Pemprov Kaltim kembali menoreh prestasi pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional. Kaltim berhasil mendapat penghargaan national procurement award 2016 kategori komitmen 100 persen e procurement berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi, dan implementasi pengadaan secara elektronik menggunalan LPSE Kaltim di lingkup Provinsi Kaltim.
Penghargaan diberikan kepada Gubernur Kaltim yang diwakili Kepala Diskominfo Kaltim, Abdullah Sani dalam rangkaian rapat kerja Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2016, di Balai Kartini, Kartika Expo Center, Jakarta, Kamis (3/11).
Dikatakan Abdullah Sani, penghargaan merupakan bentuk apresiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI atas komitmen menyelenggarakan pengadaan barang jasa melalui LPSE Kaltim.
Terutama atas pemenuhan Inpres No 7/2015 yang dilanjutkan Inpres No 10/2016 tentang aksi pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi.
“Atas kinerja pengelolaan LPSE tersebut, kami optimis akan lebih memaksimalkan peran LPSE Kaltim mendukung penyelenggaraan pengadaan secara elektronik yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan prosesnya. Itu yang terpenting semangat mencegah dan pembertasan korupsi,” sebutnya.
Selain itu, LPSE juga dinilai mampu mewujudkan efisien proses pengadaan, baik sisi waktu proses pengadaannya maupun sisi penganggarannya. Karenanya seluruh sumber daya yang ada akan terus ditingkatkan kapasitasnya agar pelayanan LPSE Kaltim kedepan semakin baik.
Informasi dari LKPP, LPSE di Indonesia telah mengalami keberhasilan atas dukungan semua pihak yang berkomitmen menyelenggarakan pengadaan barang jasa melalui LPSE,” sebutnya.
Berdasarkan laporan LKPP, dari 33 paket senilai Rp 52.500.000.000,- pada 2008, menjadi 685.599 paket senilai Rp 1.428.214.345.000.000,- pada 2016. Impelementasi pengadaan secara elektronik tersebut didukung 641 yang tersebar di kementerian/lembaga/dinas/instnasi.
Sedangkan rapat kerja LPSE sendiri merupakan upaya meningkatkan kinerja pengadaan secara elektronik. Perkembangannya, LPSE melakukan fungsi pengadaan elektronik, fungsi penyelenggaraan sistem elektronik (SPE), dan fungsi layanan publik secara elektronik (egovernment) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
Pesertanya sekitar 1.400 orang yang terdiri dari kepala daerahy, LPSE, praktisi, dan para pihak pemerhati pengadaan secara elektronik.(diskominfo kaltim/arf/eyv)
