:
Oleh Prov. Banten, Jumat, 16 September 2016 | 11:58 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 551
Serang, InfoPublik - Gubernur Banten, Rano Karno, baru-baru ini, mengatakan, sebagai dampak dari pertumubuhan penduduk, kondisi sumber daya air Indonesia sudah mencapai tingkat kritis. Pasalnya, pada saat hujan terjadi bencana banjir dan longsor, di musim kemarau terjadi kekeringan dan kekurangan air disertai terjadinya pencemaran air serta adanya perubahan iklim secara global.
“Sumber daya air merupakan karunia tuhan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam segala bidang. Kita semua baik pemerintah, swasta dan masyarakat dituntut untuk bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di banten,” kata Gubernur Banten Rano Karno pada rapat Sinkronisasi Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Pengelolaan Wilayah Sungai.
Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Menteri PUPR, Direktur Sinkronisasi urusan Pemerintah Daerah I Dirjen Bangda Kemendagri, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung-Cidurian-Cidanau dan perwakilan dari kabupaten dan kota.
Menurut Gubernur, pada tanggal 8 Mei 2015 yang lalu telah dilakukan penandatanganan MoU tentang GN-KPA oleh delapan Menteri sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya air terpadu. Kesepakatan ini, kata Gubernur meliputi ruang lingkup pelaksanaan komponen yang mendukung pencapaian revitalisasi gerakan penyelamatan air.
“Komponennya yaitu penataan tata ruang, pembangunan fisik, penatagunaan tanah, konservasi tanah, efisiensi pengelolaan pemanfaatan air dan penyediaan sumber daya air,” ujarnya Gubernur.
Gubernur melanjutkan, kesepakatan bersama yang dilakukan delapan Kementerian tersebut bertujuan untuk mendukung revitalisasi GN-KPA dalam rangka mengembalikan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai (DAS), sehingga kendala sumber-sumber air baik kuantitas maupun kualitas dapat dicapai melalui program pemerintah pusat dan daerah.
“Tentunya kondisi tersebut bisa dicapai melalui pelibatan dunia usaha dan peran masyarakat dalam meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengelolaan sumber daya air yang dikemas dalam suatu gerakan nasional guna menentukan prioritas wilayah sungai,” katanya. (M.Prov.Banten/Eyv)
