:
Oleh Prov. Riau, Kamis, 9 Juni 2016 | 09:14 WIB - Redaktur: Kusnadi - 278
Bengkalis, InfoPublik – Sampai hari ini, belum ada kepastian kapan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, para kepala desa terpaksa berutang kepada pihak ketiga.
Seperti diungkapkan salah seorang kepala desa di Kecamatan Bukit Batu yang tak ingin namanya disebut, Selasa (7/6). Akibat tidak kunjung cairnya ADD, berdampak terhambatnya roda Pemerintahan Desa.
"Kita inginkan alokasi dana desa dan dana desa segera dicairkan, agar roda pemerintahan bisa berjalan normal. Sejauh ini kita harus mencari dana talangan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Saat ini hampir seluruh kades di Kecamatan Bukit Batu maupun Siak Kecil, melakukan hal yang sama alias berutang," katanya.
Pihaknya tidak mengerti kenapa pencairan dana tersebut terkesan berbelit-belit, termasuk aturan dan proses pencairan. Ditambah lagi dengan kosongnya Sekda saat ini yang menjadi penyebab utama belum dapat dicairkannya ADD.
Padahal, ungkap dia, sejumlah desa telah memenuhi semua aplikasi untuk pengajuan pencairan dana tersebut.
"Hampir 40 desa telah memenuhi persyaratan untuk dapat mencairkan dana bantuan tersebut, namun hingga saat ini ADD tetap saja belum bisa dicairkan, dengan alasan belum ada Sekda. Seharusnya Bupati Bengkalis turun tangan menyelesaikan masalah ini, setiap tahun begini-begini saja masalahnya," katanya.
Dia dan ratusan kepala desa lainnya berharap Pemkab Bengkalis, segera melakukan upaya agar dana tersebut dapat segera dicairkan ke Pemerintahan Desa.
Terpisah, Anggota DPRD Bengkalis, Fahrul Nizam, turut prihatin dengan keadaan yang dialami Pemerintahan Desa yang belum bisa mencairkan dana bantuan tersebut. Pihaknya akan berusaha berkoordinasi dengan Pemkab Bengkalis terkait persoalan tersebut.
"Kami tengah berkoordinasi dengan dinas terkait bagaimana caranya agar dana desa segera dicairkan, sehingga Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik. Laporan yang kami terima sudah banyak kepala desa yang ditagih karena meminjam uang untuk menjalankan pemerintahan," katanya. (MC Riau/din/Kus)