:
Oleh MC Kabupaten Bintan, Senin, 30 Mei 2016 | 16:59 WIB - Redaktur: Tobari - 785
Bintan, InfoPublik – Bupati Bintan Apri Sujadi, S.Sos menerima penghargaan setelah diumumkan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik Peringkat 6 untuk kategori tingkat kabupaten, dalam acara Penganugerahan Penghargaan Penyelenggara PTSP Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik 2016.
Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan dalam acara "Penganugerahan Penghargaan Penyelenggara PTSP Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terbaik Tahun 2016", yang dilaksanakan di Ruang Nusantara, Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Jakarta, Senin (30/5).
BKPM dalam memberikan penghargaan terhadap penyelenggara PTSP provinsi, kabupaten, dan kota terbaik tahun 2016 ini, melakukan penilaian dan kualifikasi terhadap 561 instansi penyelenggara PTSP Provinsi, Kabupaten, Kota, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tahun 2015.
Berhasilnya Kabupaten Bintan meraih posisi 6 terbaik se Indonesia setelah melalui serangkaian tahapan penilaian, yang indikator penilaiannya adalah kesiapan PTSP meliputi dasar hokum, kelembagaan, pelimpahan kewenangan, mekanisme pelayanan/SOP.
Serta, proses pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal di PTSP, yang meliputi kualitas dan kuantitas SDM, sarana dan prasarana, layanan pengaduan, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, juga produk perizinan dan non perizinan yang mencakup jenis dan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
Bupati Bintan Apri Sujadi setelah menerima penghargaan ini, mengatakan, bahwa ini adalah hasil kerja keras semua pihak, dan ini harus jadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan agar lebih baik lagi.
Hari ini Kabupaten Bintan mendapat penghargaan di bidang pelayanan PTSP, khususnya pengembangan investasi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh stakeholder, terutama Badan Penanaman Modal.
“Tingkatkan terus prestasi, ini harus jadi momentum untuk bangkit dan berkembang jadi yang terbaik di Indonesia. Meraih Terbaik ke-6 se Indonesia memang membanggakan, tetapi kebanggaan saja tidak cukup, bagaimana terus melakukan perbaikan pelayanan terhadap sistem investasi di daerah kita, saya rasa itu yang paling penting," katanya.
Kepala BKPM Republik Indonesia Franky Sibarani mengungkapkan bahwa Presiden melalui rapat terbatas memang mengarahkan untuk membentuk gugus tugas berdasarkan paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 12, hingga ke daerah.
Arahan ini jelas meningkatkan investasi, dan hal tersebut tergambar pada peningkatan presentase dan nilai investasi di Indonesia.
Presiden juga telah melakukan reformasi kebijakan terkait investasi yang sebagian ditujukan untuk meningkatkan daya saing investasi dan terbagi menjadi beberapa poin utama.
Pertama penetapan formula penghitungan upah minimum, pemotongan harga BBM, gas dan tarif listrik untuk industri, perpanjangan pemberian tax holiday hingga 25 tahun khusus untuk wilayah KEK, dan terakhir revisi Perpres yang mengatur kepemilikan asing.
Dari kunjungan yang telah dilakukan BKPM, ia menilai bahwa di negara seperti India, Vietnam, Myanmar, begitu solid menghasilkan kebijakan, yang implementasinya serangkai atau sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga investor diberikan kemudahan di daerah.
Untuk itu, kata Franky, bahwa pemerintah terus mendorong agar sinergitas pusat dan daerah melalui kebijakan-kebijakan, dapat mempermudah dan mempercepat realisasi investasi.
Menteri Perindustrian Republik Indonesia Saleh Husein, yang juga hadir dalam acara ini mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan Kepala BKPM RI bersama gubernur, bupati, dan walikota, diharapkan dapat membuat investor menjadi semakin mudah berinvestasi di Indonesia.
"Bagaimana kita menggairahkan investasi, agar lebih banyak masuk ke Indonesia, tentu apa yang dilakukan Kepala BKPM RI bersama kepala daerah, gubernur, maupun bupati dan walikota, agar kita dapat membuat investor menjadi lebih mudah melakukan investasi di Indonesia," ujarnya.
Ia juga mengajak agar para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota untuk bersama-sama membuat terobosan, memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Sehingga Indonesia bisa menjadi negara dengan kemudahan berusaha, yang ditargetkan masuk ranking 40, sesuai arahan presiden. ini tentu akan tercapai, jika memang koordinasi pusat dan daerah dapat terjalin dengan baik. (mc kab bintan/toeb)