:
Samarinda, InfoPublik - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim, melalui Bidang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, dijadwalkan dalam waktu dekat akan melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.
Raker ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dan rumusan bersama rencana kerja di kawasan perbatasan yang melibatkan SKPD teknis terkait.
Tupoksi BPPD Kaltim adalah memonitor, mengumpulkan kesepakatan dan rumusan yang telah dibuat, lalu dihimpun menjadi rencana kerja (Renja), dan melakukan monitoring pekerjaan berikutnya.
“Setiap SKPD tentu punya program unggulan sesuai tupoksinya, lalu dari situ seluruh SKPD Pemprov Kaltim silakan saja membuat program di wilayah perbatasan,” kata Kabid Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Agung Masuprianggono, ST, MM, saat ditemui, Selasa (19/1).
Selanjutnya semua usulan akan kita akomodir untuk menjadi skala prioritas dengan menghimpun data yang menjadi rujukan di kementerian. Artinya program yang kita sampaikan langsung menyentuh pada RPJMN tahun 2005-2025, rencana induk pengelolaan perbatasan negara tahun 2015-2019 BNPP dan tata ruang wilayah perbatasan negara di Kalimantan.
“Kenapa ini kita lakukan, karena keterbatasan anggaran. Kita berharap seluruh SKPD keroyokan membangun wilayah perbatasan,” katanya.
Kasubbid Peningkatan Pengembangan Informasi dan Telekomunikasi Drs. Edi Hermawanto Noor, MSi, menyampaikan, anggaran yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) segera terealisasi paling lambat pada pertengahan Januari ini, ia dan timnya bisa memastikan Raker dapat dilaksanakan tepat waktu.
“Karena kita perlu konsultasi ke pusat berkenaan dengan narasumber. Semakin cepat DPA rampung, kami semakin cepat bekerja sesuai dengan rencana kita,” ujarnya.
Ia menyebutkan, yang akan menjadi narasumber pada Raker tersebut yaitu dari BNPP dan SKPD Pemprov Kaltim. “Dari SKPD Pemprov Kaltim, kita harapkan Bappeda Kaltim sebagai perencana keuangan dan dari BPPD Kaltim sendiri juga menyampaikan program kerja untuk tahun 2017-2018,” papar Edi.
Selain itu, Raker ini juga sebagai upaya antisipasi usulan-usulan kegiatan yang akan disampaikan ke BNPP berkenaan dengan rapat teknis pada bulan Maret mendatang. “Harapan kita, usulan kita bisa masuk sebelum rapat teknisnya yaitu Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan (Rakorbangtas) BNPP,” kata Edi. (RDG/BPP/toeb)
