:
Oleh MC Kota Pematangsiantar(Bambang Harianto), Jumat, 8 Januari 2016 | 08:29 WIB - Redaktur: Tobari - 873
Pematangsiantar,InfoPublik – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kota Pematangsiantar menemui Penjabat Walikota Drs.Jumsadi Damanik,SH,M.Hum di rumah dinasnya, Kamis (7/1), untuk menindaklanjuti sosialisasi Program Keluarga Harapan di RSUD dr Djasamen Saragih, pertengahan Desember 2015.
Kedatangan mereka, terkait dengan permohonan agar dana sharing minimal sebesar 5% dari nominal bantuan yang diterima oleh Keluarga Sangat Miskin (KSM) bisa ditampung dalam APBD.
Saat ini, rata-rata setiap KSM menerima Rp675.000 (pendidikan dan kesehatan) yang dibayarkan pada bulan Desember 2015. Permohonan ini merujuk pada surat Kementerian Sosial, melalui Direktur Jaminan Sosial, kepada seluruh Bupati/Walikota yang melaksanakan program PKH.
Selama ini, menurut para pendamping PKH yang terdiri dari Royani Harahap, Fransisco Sibarani, Veronika Silalahi dan Parulian Pardede, mereka belum ada mendapatkan bantuan dari Pemkot Pematangsiantar.
“Untuk itulah, kami datang bermohon kepada Walikota agar kiranya bisa menampung aggaran untuk KSM yang memegang kartu PKH, sehingga mereka bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara gratis melalui instansi terkait,” ujar Royani Harahap.
Pj Walikota pada prinsipnya dapat memahami permohonan yang diajukan Pendamping PKH, namun semuanya memerlukan proses dan berbagai pertimbangan. Sebab keluarga yang tergolong miskin bukan hanya dampingan mereka saja, tetapi masih banyak lagi yang lain.
“Untuk itu, kita juga harus dapat membuat klasifikasi yang akurat dengan pendataan yang selektif, apakah PKH ini mereka yang benar-benar sangat miskin atau tidak? Penerima bantuan dari program lain atau tidak?” katanya.
Pemkot Pematangsiantar pada tahun 2015 juga telah menampung sebanyak 2.000 jiwa sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) premi kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk tahun 2016 sedang divalidasi lagi berapa orang yang harus dibantu dari APBD.
“Tentu tidak semuanya bisa langsung tertangani, karena anggaran untuk itu juga sangat terbatas pada APBD. Karena itulah, kita mengharapkan lembaga-lembaga pendamping orang miskin bisa bersinergi, sehingga datanya tidak berbeda-beda,” imbuh Walikota.
Pada bagian lain Walikota juga mengajak para pendamping agar melihat peluang-peluang untuk memandirikan kaum miskin agar bisa keluar dari persoalannya. Kemiskinan harus dientaskan dengan berbagai cara agar mereka bisa lebih sejahtera dengan berkarya pada berbagai sektor.
Selain mendata, tentu para pendamping harus punya obsesi dan inovasi bagaimana memberdayakan para KSM untuk bisa mengembangkan potensi dirinya, misalnya dengan mencarikan mereka pekerjaan yang tak membutuhkan keahlian khusus atau modal besar.
“Saya berharap kedepan, para pendamping bisa menghubungkan mereka dengan lembaga atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja,”ujarnya. (Jalatua Hasugian/Humas Pemko Pematangsiantar/toeb).
