Dirjen IKP Komdigi Ajak Praktisi Humas Perkuat Komunikasi Publik Kebijakan Pemerintah

Jakarta, InfoPublik – Praktisi humas yang tergabung dalam asosiasi bisang kehumasan diajak untuk turut memperkuat komunikasi publik terhadap kebijakan pemerintah agar bisa dipahami masyarakat dengan baik.

Dengan pemahaman yang baik, maka pesan maupun kebijakan dari pemerintah diharapkan dapat berhasil diterima oleh masyarakat.

"Salah satu faktor kegagalan kenapa ada beberapa kebijakan publik atau kebijakan pemerintah yang tidak bekerja dengan baik, ini bukan karena isi atau substansi dari kebijakan tersebut adalah buruk, namun karena kebijakannya sendiri tidak dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat umum, jadi masyarakat tidak memahami mengenai isi utama dari kebijakan itu," ujarnya Direktur JEnderal Informasi dan Komunkasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen IKP Komdigi), Prabunindya Revta Revousi, dalam keterangannya terkait sesi diskusi World Public Relations Forum 2024 di Hotel Merusaka Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Kamis (21/11/2024).

Menurut Prabu, pelibatkan asosiasi dan tokoh masyarakat akan membuat pemerintah dapat merumuskan strategi yang efektif dalam mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada masyarakat.

Terlebih, jika dalam isu tertentu ada kalangan masyarakat yang resisten terhadap pesan yang disampaikan langsung Pemerintah.

"Mungkin ketika mereka tahu bahwa ini pemerintah yang berbicara kepada mereka, ada gap atau sejenis mental block mereka ketika berkomunikasi dengan pemerintah," tuturnya.

Prabu menyontohkan kampanye tentang bahaya judi online yang perlu dilakukan dengan pendekatan kreatif agar mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan jika melibatkan influencer, kampanye ini bisa memiliki jangkauan lebih luas.

Selain itu, pesan yang disampaikan secara informal oleh influencer tersebut dinilai relatif lebih mudah diterima masyarakat di era komunikasi modern saat ini.

"Kami menggunakan publik itu sendiri dan influencer untuk memastikan bahwa pesan ini bisa diterima oleh audiens yang lebih luas," kata DIrjen IKP KOmdigi menandaskan.