Koperasi Kunci Kesejahteraan Rakyat dan Pertahanan Ekonomi Indonesia

: Wamenkop Ferry Juliantono dalam peluncuran Buku The Prabowo Mind: The New Indonesia Economy 5.0 Manifesto di Universitas Pertahanan/Foto: Kementerian Koperasi


Oleh Putri, Kamis, 14 November 2024 | 10:27 WIB - Redaktur: Untung S - 137


Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi memegang peran penting dalam pertahanan negara demi menciptakan bangsa yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur berbasis kekuatan ekonomi rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Ferry saat meluncurkan Buku The Prabowo Mind: The New Indonesia Economy 5.0 Manifesto di Universitas Pertahanan.

Menurut Ferry, Presiden Prabowo Subianto sering menyampaikan bahwa pertahanan terkuat suatu bangsa adalah kesejahteraan rakyatnya. “Negara yang kuat tidak hanya bergantung pada militer yang tangguh, tetapi juga pada ekonomi rakyat yang mandiri dan berdaulat, sebagai bagian integral dari pertahanan negara,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (13/11/2024).

Ferry menekankan bahwa kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan melalui koperasi dengan mendorong kewirausahaan sosial, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menambahkan bahwa koperasi berperan penting dalam memastikan hasil pembangunan tersebar merata hingga ke pelosok negeri, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan bahwa koperasi harus memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. “Masyarakat adalah pelaku utama dalam rantai ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Saat ini, total aset koperasi di Indonesia baru mencapai Rp281 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai sekitar Rp10 ribu triliun. “Kita harus mendorong agar aset koperasi dapat bersaing dengan BUMN. Ini adalah prioritas penting bagi Kementerian Koperasi,” kata Ferry.

Ia juga menyampaikan bahwa strategi pembangunan koperasi harus berorientasi pada pertumbuhan yang berkeadilan (growth with justice), bukan hanya mengejar pertumbuhan semata dengan mengandalkan trickle-down effect. Tiga fokus arah kebijakan Kementerian Koperasi yang saat ini diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam koperasi adalah Rebranding, Digitalisasi, serta Tata Kelola dan Pengembangan SDM.

“Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas partisipasi masyarakat, terutama generasi muda seperti Gen Z, meningkatkan efisiensi operasional melalui adopsi teknologi, dan memperkuat ekosistem koperasi dengan restrukturisasi lembaga serta bisnis,” jelas Ferry.

Ia menambahkan bahwa koperasi harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga pertahanan ekonomi nasional. Buku The Prabowo Mind sendiri menawarkan gagasan tentang keberlanjutan, kedaulatan, dan kemakmuran sebagai tiga elemen utama yang tidak terpisahkan dalam pembangunan bangsa. “Koperasi harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor, terutama di sektor pangan,” kata Ferry.

Sementara itu, Dekan Fakultas Keamanan Nasional, Mayor Jenderal (Mayjend) TNI Pujo Widodo, menyampaikan bahwa koperasi memiliki potensi besar dalam Ekonomi 5.0. Koperasi dapat bertransformasi menjadi entitas yang mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mendistribusikan keuntungan secara adil.

“Dengan teknologi digital, koperasi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendorong ekonomi yang inklusif,” tutur Pujo. Menurutnya, koperasi adalah prajurit ekonomi teknologi yang mengedepankan gotong royong dan keanggotaan. Di masa depan, koperasi diharapkan menjadi pelaku utama dalam ekonomi berbasis teknologi yang inovatif dan inklusif.

 

Berita Terkait Lainnya