- Oleh Putri
- Sabtu, 23 November 2024 | 12:50 WIB
: Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan dan jajarannya dalam kunjungan ke RPTRA Garuda, Cilangkap/Foto: KemenkoPMK
Jakarta, InfoPublik - Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) memiliki peran penting sebagai ruang interaksi sosial bagi masyarakat Jakarta, serta berpotensi menjadi model pengembangan fasilitas serupa di berbagai daerah di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Lisa), saat mendampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, dalam kunjungan ke RPTRA Garuda, Cilangkap.
“Konsep RPTRA ini dapat diaplikasikan di daerah-daerah lain, meskipun dengan pendekatan yang mungkin sedikit berbeda di tiap wilayah,” ujar Lisa melalui keterangan resminya pada Rabu (7/11/2024).
Ia menekankan bahwa pengelolaan RPTRA dapat dijadikan contoh bagi daerah lain untuk menyediakan ruang publik yang ramah anak dan keluarga. Lisa juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan dalam pengembangan RPTRA, baik dari sisi pengelolaan fasilitas maupun aktivitas rutin yang dilakukan.
“Keberlanjutan menjadi elemen kunci dalam memastikan RPTRA terus berfungsi optimal bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak, perempuan, dan keluarga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Veronica Tan menekankan bahwa perhatian terhadap kebutuhan ibu, anak, dan perempuan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. “Kita harus selalu mengingat kebutuhan ibu, anak, dan perempuan dalam setiap program dan kebijakan pemerintah,” kata Veronica.
Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar, menambahkan bahwa RPTRA di wilayahnya menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat, dari anak-anak usia PAUD hingga lansia. Saat ini, terdapat 68 RPTRA di Jakarta Timur, di mana sekitar 30 persen di antaranya dibangun dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Ada RPTRA yang kondisinya masih baik, seperti di RPTRA Garuda, namun ada juga yang memerlukan perbaikan karena keterbatasan anggaran," jelasnya.