Pemerintah Siapkan Data Tunggal untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, mengumumkan bahwa pemerintah segera menyelesaikan sistem data tunggal yang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi perdana bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan jajaran Kementerian Sosial pada Kamis (31/10/2024).

Muhaimin menegaskan bahwa sistem data tunggal akan mencakup data utama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam hal kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Kami berhasil menyusun langkah konkret untuk segera mewujudkan satu data tunggal yang mencakup informasi kemiskinan dan perkembangan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

Data tunggal yang dimaksud adalah data penerima manfaat bantuan sosial, yang akan dipakai untuk merancang intervensi kemiskinan dan pemberdayaan. Skema data ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: miskin ekstrem, miskin absolut, dan rentan miskin. Data terpadu ini nantinya menjadi acuan bagi seluruh Kementerian dan Lembaga dalam program intervensi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Data ini akan menjadi panduan utama bagi Kementerian dan Lembaga untuk merancang program intervensi sosial yang lebih tepat sasaran,” tambahnya. Rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut oleh Kemenko PM dan Kemensos, serta akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Data tunggal ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kelas bawah, tetapi juga untuk tahap pemberdayaan masyarakat. Dengan sistem data di bawah koordinasi Menko PM, setiap program pemberdayaan masyarakat dapat terukur dan memiliki target yang jelas.

“Harapannya, dengan data tunggal ini, masyarakat akan mampu naik kelas dan tidak terus berada pada posisi penerima bantuan. Pemberdayaan mendorong semua aspek bantuan sosial menuju kemandirian,” tutup Muhaimin.

Dengan data tunggal itu, pemerintah optimis bahwa program-program pengentasan kemiskinan dapat dijalankan dengan lebih efisien, sehingga mampu memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.