Tata Kelola dan Penerapan Kerangka Kerja Logis, Kunci Penting Lawan Stunting

: Advisor Tata Kelola Pemerintahan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, USAID-ERAT Programme, George Hormat/Foto: Tangkapan Layar Youtube FMB9


Oleh Putri, Rabu, 29 Mei 2024 | 20:49 WIB - Redaktur: Untung S - 193


Jakarta, InfoPublik - Stunting masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan target penurunan yang belum tercapai. Banyak faktor penyebab kenapa stunting masih terus terjadi di berbagai daerah.

Advisor Tata Kelola Pemerintahan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, USAID-ERAT Programme, George Hormat menyoroti 90 persen penyebab masih maraknya stunting di Indonesia terletak pada penerapan kerangka kerja logis oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikannya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Tantangan Kejar Stunting Turun Jadi 14 Persen’, pada Rabu (29/5/2024).

“Perencanaan penganggaran, implementasi, dan monitoring sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk memahami dan menerapkan kerangka kerja ini,” kata George. 

Sebagai organisasi nirlaba, USAID-ERAT fokus membantu pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk dalam penanganan stunting.

George mengatakan pendampingan yang dilakukan pihaknya, fokus pada tata kelola pemerintahan sehingga masyarakat dapat menerima lebih banyak manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda).

Sebanyak 10 persen penyebab stunting masih sering terjadi terletak pada logical framework Strategi Nasional itu sendiri. Menurutnya, kerangka kerja logis ini perlu diperbaiki karena masih ditemukan beberapa indikator di dalamnya yang bermasalah.

“Ada sejumlah indikator yang redundant, kurang tepat diterapkan, dan bukan determinan dari persoalan stunting. Ini perlu diperbaiki agar lebih efektif,” kata George.

Ia juga menyoroti cakupan pelayanan yang masih belum memadai. Oleh karena itu ia mengusulkan adanya penggabungan pelayanan untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

Pun demikian dari sisi data monitoring, kata George masih terdapat misleading. Sehingga menyebabkan perbedaan pemahaman yang berdampak pada pengambilan kebijakan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Hal itu menunjukkan, perlunya perbaikan dalam pengumpulan dan interpretasi data. George menyontohkan, indikator data kehamilan yang tidak diinginkan. Ada yang menggunakan konsep hak perempuan dan konsep perencanaan kehamilan.

"Tetapi pemerintah daerah menggunakan konsep kehamilan berisiko, yang dikenal dengan 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, dan Terlalu Banyak). Ini adalah dua parameter yang berbeda yang berkonsekuensi pada pengambilan kebijakan,” kata George.

Oleh karenanya, ia menilai indikator yang dikejar harus yang logis dan tidak hanya berfokus pada outcome. Ia mencontohkan masalah screening anemia yang dijadikan acuan untuk pengambilan tindakan lanjut.

George mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pemberian tablet tambah darah tidak ada hubungannya dengan screening.

Untuk mengatasi permasalahan itu, USAID-ERAT bekerja sama dengan Pemda untuk memperbaiki penerapan kerangka kerja yang logis dan memastikan indikator yang digunakan relevan dan efektif.

“Kami berusaha memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar logis dan dapat mendukung tindakan lanjut yang diperlukan,” kata George.

Dengan pendampingan dan perbaikan tata kelola itu, diharapkan prevalensi stunting di tiap daerah dapat berkurang secara signifikan. Untuk itu USAID-ERAT akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk mencapai tujuan itu.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Putri
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 17:10 WIB
Kemenkes Komitmen dalam Peningkatan Layanan Bedah Saraf
  • Oleh Putri
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 15:29 WIB
Wamenkes RI Tekankan Obat Harus sampai ke Daerah Terpencil
  • Oleh Putri
  • Selasa, 11 Juni 2024 | 21:24 WIB
KKHI Makkah Fasilitasi Jemaah Sakit Jalani Safari Wukuf