Peran Penting Pusat Kesehatan TNI Hadapi Ancaman Non-Militer

Jakarta, InfoPublik - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada tiga jenis ancaman di dunia terkait keselamatan bangsa yang mencakup ancaman militer dan non-militer.

Yakni bencana alam, ancaman dari sesama manusia (perang), dan virus atau perang melawan penyakit. Untuk itu, Menkes Budi mengingatkan pentingnya peran TNI melalui Pusat Kesehatan (Puskes) TNI untuk menghadapi ancaman non-militer.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesehatan TNI Tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (24/4/2024).

“Paling besar adalah perang dengan penyakit dan paling besar adalah pandemi Black Death pada 1300an. Ancaman non-militer seperti pandemi COVID-19 silam juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara,” kata Menkes Budi melalui keterangan resminya Kamis (25/4/2024)

Saat itu, lanjutnya TNI dan Kepolisian Indonesia memiliki peran yang besar dalam menjaga kedaulatan negara dari COVID-19 dan dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Banyak negara mengatakan bahwa Indonesia untuk vaksinasi COVID butuh 10 tahun.

Nyatanya, Menkes Budi mengatakan Indonesia telah berhasil 18 bulan selesai. Tentu saja, tidak terlepas dengan mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman non-militer yang mengancam keselamatan bangsa.

Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 itu, Menkes Budi mengingatkan tentang pentingnya pembinaan dan kerja sama antara bidang kesehatan dan militer untuk menghadapi ancaman non-militer seperti pandemi.

“Tugas saya juga bersama Puskes TNI nanti untuk memastikan bahwa TNI itu dibina untuk siap menghadapi ancaman non-militer, yang mengancam keselamatan bangsa, yang sifatnya perang dengan musuh yang tidak terlihat yaitu virus,” kata Menkes Budi.

Untuk itu, Menkes Budi menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berupaya berbagi pengetahuan (sharing knowledge) terkait teknologi kesehatan dengan Puskes TNI.

Ia juga mengapresiasi jangkauan petugas kesehatan TNI yang mampu bertugas hingga pelosok dan daerah rawan konflik. Menkes Budi berharap Kemenkes dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut melalui dukungan dan kerja sama dengan TNI.

“Jadi, kami berpikir untuk daerah-daerah (rawan konflik) seperti itu, kami bisa kembangkan fasilitas-fasilitas kesehatan (TNI) di sana. Dokter-dokternya (dari TNI), kita didik yang mau ambil spesialis di sana," kata Menkes Budi.

Pada kesempatan itu, Menkes juga mengapresiasi kemampuan kegawatdaruratan personel Emergency Medical Technician (EMT) TNI ketika menangani bencana terkait kesehatan.

Menurutnya, kemampuan EMT ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai krisis kesehatan pada masa mendatang.

Menkes Budi pun mengajak dokter dan tenaga kesehatan TNI untuk ikut berpartisipasi dalam Tenaga Cadangan Kesehatan yang merupakan inisiasi Kemenkes untuk mengantisipasi berbagai masalah kesehatan yang besar dan masif yang timbul akibat bencana alam, perang, atau pandemi.

“Jadi, kami akan minta tolong juga supaya tentara bisa masuk dalam konteks Tenaga Cadangan Kesehatan secara nasional sehingga jika terjadi bencana besar maka pengerahan kekuatannya bisa lebih cepat, lebih sinergis,” kata Menkes Budi.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan personel TNI baik kesehatan maupun non-kesehatan harus hadir untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat mulai dari tahap kesiapsiagaan, kegawatdaruratan, pascabencana, hingga tahap pemulihan.

“Pelayanan Kesehatan itu harus pakai hati, karena orang yang datang itu adalah orang yang sakit,” kata Panglima Jendral Agus.