Menteri KLHK Minta Hasil Kerja Jajaran makin Dirasakan Masyarakat

Jakarta, InfoPublik – Pejabat dan staff pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta menghasilkan karya yang semakin dirasakan masyarakat, sebagai bukti keberhasilan kinerja birokrasi di Kementerian itu.

“Kerja birokrasi harus semakin dekat dengan society. Saya menyebutnya sebagai akuntabilitas publik. Begitulah hasil kerja birokrasi itu harus diukur,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya, dalam keterangannya terkait Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 di Jakarta, pada Rabu (10/1/2024).

Menurut Menteri Siti, birokrasi itu mempunyai karakternya sendiri dan masyarakat (society) mempunyai tuntutannya sendiri.

Sedangkan pemerintah, yang operator pelaksanaannya adalah aparatur sipil negara (ASN), regulasi dan budaya kerja, harus terus didorong perannya sebagai simpul negosiasi dari segala kepentingan, sekaligus sebagai penyangga stabilitas pemerintahan dan stabilitas negara.

“Dari sini saya hendak menekankan bahwa kerja-kerja birokrasi pada akhirnya adalah menjaga konsistensi kebijakan dasar, kebijakan operasional, implementasi dan mengawal dampak pembangunan,” katanya.

Menteri LHK Siti menegaskan, keseluruhan kerja KLHK diorientasikan pada dampaknya bagi Masyarakat melalui konsep Reformasi Birokrasi.

Dalam hal itu, kerja birokrasi dengan sistem filing dan writing atau kerja dengan dokumen yang selama ini diterapkan KLHK, harus disesuaikan dengan konsep kerja digital saat ini.

“Oleh karena itu, dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka konsep kerja filing and writing harus disesuaikan termasuk dengan konsep kerja digital saat ini,” tutur dia.

Dia juga menegaskan bahwa 2024 telah ditargetkan sebagai “tahun jalan tol pelayanan publik” melalui sistem digital pada Sidang Kabinet Paripurna 9 Januari lalu.

Sistem yang harus sudah selesai pada Juni 2024 memiliki tantangan keterpaduan layanan digital yang efektif.

“Oleh karena itu, pemerintah dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan para Menko terus mengupayakan hal tersebut yang disertai penegakan fondasi melalui berbagai regulasinya,” ungkap Menteri LHK.

Siti Nurbaya menargetkan KLHK bisa melakukan penyesuaian dan merampungkan keterpaduan layanan digital pada Juli 2024 agar bisa dijalankan beberapa bulan sebelum diserahterimakan pada pemerintahan baru.

“(Supaya) di Agustus sampai Oktober (2024) kita masih bisa kontrol (layanan digital), dan pada Bulan Oktober sudah bisa diestafetkan kepada administrasi pemerintahan yang baru,” tutup Menteri LHK.

Turut hadir dan mengikuti rangkaian Rakornis itu Wakil Menteri LHK Alue Dohong, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya KLHK dan BRGM, Penasihat Senior Menteri LHK, Tenaga Ahli Menteri LHK, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, perwakilan K/L, Pejabat Administrator Pusat KLHK, Koordinator Pejabat Fungsional serta pimpinan asosiasi dan mitra kerja KLHK.