:
Oleh G. Suranto, Senin, 26 Desember 2022 | 16:50 WIB - Redaktur: Untung S - 207
Jakarta, InfoPublik - Dalam rangka menunjang optimalisasi operasional KAI (Kerta Api Indonesia), utamanya KRL (Kereta Rel Listrik) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk menambah fasilitas jalur kereta guna mengatasi kepadatan penumpang.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan pertumbuhan penumpang yang menggunakan KRL ke Stasiun Tanah Abang terus bertambah. Sehingga, perlu ada penambahan fasilitas jalur pula dengan menggandeng Pemerintah Pusat.
"Itu akan ada penambahan jalur kereta dari empat menjadi enam jalur. Maka, dengan adanya penambahan jalur itu bisa menambah dan mengantisipasi kepadatan penumpang pada tahun-tahun berikutnya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Nah, ini untuk tahap pertama," ujar Pj Gubernur Heru, seperti dikutip dalam rilis PPID DKI Jakarta, Senin (26/12/2022).
Selain itu, Pj Gubernur Heru juga menambahkan bahwa di Stasiun Tanah Abang akan ada kawasan Transit Oriented Development (TOD). TOD ini dapat diartikan sebagai konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi, serta mempromosikan penggunaan angkutan umum maupun gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.
"Lalu, pada tahap kedua, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah merapikan sarana dan prasarana, mungkin nanti ada pelebaran kawasan dan lain-lain. Jadi, kita lihat nanti ke depan, konsepnya seperti apa, itu kira-kira," jelas Pj Gubernur Heru.
"Ada beberapa yang kita harus rapikan, seperti putaran di jalan (U-Turn), membangun JPO, serta merapikan taman. Kemudian, ada sebagian lahan yang milik Pemprov DKI, untuk keluar-masuknya penumpang, itu kita siapkan juga. Bangunannya (stasiun) akan disiapkan oleh Kementerian PUPR dan Kemenhub," tambahnya.
Pj Gubernur Heru menyebut, dalam proses pengerjaan penambahan fasilitas jalur kereta tersebut, pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, agar dapat terealisasi maksimal pada akhir 2023.
"Kami di DKI Jakarta akan langsung bergerak dan langsung berkoordinasi dengan Kemenhub dan Kemen PUPR. Hal itu karena target yang diarahkan Bapak Presiden harus selesai di akhir 2023, dan itu harus sudah finalisasi," pungkas Pj Gubernur Heru.
Sumber Foto: PPID DKI Jakarta