Humas Pemerintah Memiliki Peran Sentral dalam Diseminasi Informasi

:


Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 24 November 2022 | 23:49 WIB - Redaktur: Untung S - 349


Yogyakarta, InfoPublik – Humas pemerintah atau Government Publik Relation (GPR) dinilai memiliki peran sentral dalam melakukan diseminasi informasi bagi masyarakat, dengan menyediakan informasi yang akurat dan faktual.

Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, dalam malam Anugerah Media Humas (AMH) 2022 di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (24/11/2022).

“Setidaknya telah ditemukan 10.691 isu hoaks dalam kurun waktu Agustus 2018 hingga awal November 2022. Karenanya peran Government Public Relation dalam menyediakan informasi yang akurat dan faktual bagi masyarakat menjadi krusial. GPR memiliki peran sentral dalam diseminasi informasi bagi masyarakat,” ujar Menkominfo Johnny.

Menurut Menkominfo, GPR juga memiliki peran sebagai jembatan komunikasi program kerja pemerintah kepada masyarakat

Oleh sebab itu, GPR bertugas menampung aspirasi publik serta membentuk image pemerintah.

“Namun di tengah cepatnya laju persebaran informasi, urgensi GPR humas pemerintah menjadi lebih besar untuk dapat menyediakan informasi yang akurat serta meluruskan misinformasi yang tersebar di masyarakat,” kata dia.

Sebagai saluran komunikasi publik pemerintah, lanjutnya, GPR juga harus mampu mengedukasi dan menggerakkan masyarakat untuk memilih sumber informasi yang kredibel sebagai acuan mereka.

Peran GPR menjadi lebih krusial karena bertanggung jawab untuk mentranslasikan kebijakan dan informasi pemerintah supaya dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien.

“Oleh karenanya kehumasan yang berpusat pada pengalaman manusia atau hiumanisme menjadi penting untuk selalu di kedepankan,” imbuh Menkominfo Johnny.

Ke depannya tantangan kehumasan dinilai akan semakin beragam dan bahkan tak terprediksikan.

Terlebih pada saat ini secara bersamaan, GPR dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti disrupsi teknologi digital, pandemi COVID-19 dan konflik geostrategis yang sangat dinamis.

Memasuki tahun politik yakni pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang, berupa pemilihan anggota legislatif pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah, tantangan GPR semakin bertambah.

“Namun tidak berarti tidak dapat kita atasi, tidak dapat kita lakukan, kita akan dapat lakukan dengan baik. Sebagai gambaran kita baru saja berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak nasional maupun internasional. KTT itu paling berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya akibat dari ketegangan geopolitik,” katanya menandaskan.

Turut mendampingi Menkominfo, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, Staff Khusus Menkominfo Dedy Permadi, para Juri AMH 2022 dan sejumlah jajaran pajabat tinggi madya Kemenkominfo.

Foto: Agus Siswanto/InfoPublik