:
Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 22 September 2022 | 23:27 WIB - Redaktur: Untung S - 641
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan fokus pada lima program kerja strategis untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo, dalam melanjutkan akselerasi transformasi digital nasional pada 2023.
“Meliputi (1) program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; (2) program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik; (3) program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (4) program komunikasi publik; dan (5) program dukungan manajemen,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, dalam keterangan yang diterima pada Kamis terkait Rapat Kerja bersama Komisi I Dwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta pada Kamis (22/9/2022).
Menkominfo Johnny menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk melaksanakan lima program itu pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp40,551 triliun atau lebih dari dua kali lipat pagu anggaran yang tersedia saat ini.
Adapun program kerja strategis Kementerian Kominfo antara lain:
Pertama, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T dengan target pembangunan 2.504 BTS baru dan pemeliharaan 7.112 BTS eksisting dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp3,823 triliun untuk pembangunan 332 BTS baru dan pemeliharaan 6.432 BTS existing.
“Sehingga dibutuhkan tambahan Rp6,529 triliun,” imbuhnya.
Kedua, proyek Satelit Republik Indonesia -II (Satria-II) dengan sumber dana pinjaman dan atau hibah luar negeri (PHLN), yang membutuhkan anggaran sebesar Rp4,784 triliun pada 2023 untuk pencairan persetujuan pinjaman (loan agreement).
Saat ini anggaran tersebut baru tersedia Rp2 miliar sambil menunggu penyelesaian loan agreement.
Ketiga, pembangunan akses internet sebanyak 68.000 titik baru saat ini masih tersedia Rp2,529 triliun untuk 9.755 titik baru akses internet.
“Sehingga masih dibutuhkan (alokasi anggaran) Rp4,013 Triliun,” katanya.
Keempat, proyek Hot Backup Sattelite (HBS) dengan sumber dana PHLN sebesar Rp1,233 triliun.
Kelima, pembangunan infrastruktur digital di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,792 triliun dan saat ini belum teralokasikan.
Keenam, sosialisasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang membutuhkan anggaran sebesar Rp20 miliar dan belum teralokasikan.
“Saya berharap harus dicarikan anggaran untuk kepentingan sosialisasi agar UU PDP dipahami oleh masyarakat secara luas,” tuturnya.
Ketujuh, persiapan Transisi Pusat Data Sementara ke Pusat Data Nasional (PDN) yang membutuhkan anggaran sebesar Rp75 Miliar dan belum teralokasikan.
Kedelapan, penanganan tindak pidana ITE, penatakelolaan permainan interaktif, pengendalian sistem dan transaksi elektronik, pengendalian tata kelola penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) induk yang membutuhkan anggaran Rp82,57 miliar.
“Saat ini baru tersedia Rp53,48 miliar sehingga masih terdapat kekurangan Rp29 miliar,” jelasnya.
Kesembilan, literasi digital yang ditargetkan menjangkau sebanyak 12,4 juta orang dengan kebutuhan anggaran hingga Rp700 miliar dan saat ini baru tersedia anggaran sebesar Rp550 miliar untuk 5,5 juta peserta.
Kesepuluh, Program Digital Talent Scholarship (DTS) dengan target semula 200.000 orang, saat ini baru tersedia anggaran untuk 50.000 orang sebesar Rp123,4 miliar, sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp361,2 miliar.
Kesebelas, pelaksanaan Undang-Undang KIP yang meliputi Pengawasan Pemilu, Portal Informasi Publik, Penyusunan Peta Jalan Keterbukaan Informasi, serta Inisiasi Forum Informasi regional dengan kebutuhan anggaran Rp11,5 Miliar, yang belum teralokasi.
Keduabelas, peningkatan keamanan siber internal Kominfo dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp34,5 Miliar, yang belum teralokasikan.
“Namun, kami akan memperhatikan dan memastikan keamanan siber sektor Kominfo,” tegasnya.
Ketigabelas, diseminasi informasi yang mencakup beberapa program prioritas nasional seperti Pemilihan Umum (Pemilu), Keketuaan ASEAN, IKN, dan Piala Dunia Under-20 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp275 miliar. Menurut Menkominfo, saat ini baru tersedia Rp15 Miliar, sehingga masih dibutuhkan Rp260 Miliar.
“Program-program ini program komunikasi publik yang penting, karena terkait dengan hajatan nasional kita di mana kita akan menyelenggarakannya agar diketahui oleh masyarakat,” katanya menandaskan.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Hary Budiarto, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, serta Pimpinan Tiga Lembaga Kuasi KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers.
Foto: AYH/Humas Kominfo
