:
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji hal itu terlihat dari survei Indeks Kepuasan Jamaah Haji (IKJH) oleh BPS yang menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
"IKHJ tahun 2014 sebesar 81,52 persen, tahun 2015 82,67 persen, dan tahun 2016 sebesar 83,83 persen. Peningkatan di tahun 2016 itu tercatat masuk dalam kriteria memuaskan atau di atas standar," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di sela-sela rapat koordinasi penyelenggaraan ibadah haji 2017 di kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu (22/3) seperti yang disampaikan dalam keterangan Kemenko PMK.
Menurutnya, kriteria tersebut berdasarkan indikator antara lain biaya haji yang turun rata-rata Rp1,768.800, pemerintah mengganti biaya pembuatan Paspor Haji, Pemondokan Jamaah Haji memiliki fasilitas setara hotel bintang tiga, dan rute Penerbangan yang lebih efisien.
Untuk tahun 2017 ini, seluruh Jamaah Haji Gelombang I direncanakan mendarat di Madinah, sedangkan Gelombang II langsung ke Jeddah. Layanan Transportasi Bus Sholawat diperluas dan beroperasi 24 jam serta Bus antarkota Perhajian lebih bagus, dan konsumsi di Mekkah menjadi 24 kali dari yang semula 15 kali.
Sementara itu, terkait penambahan kuota jamah haji asal Indonesia, Menko PMK dalam rapat ini juga memastikan langkah antisipasi yang harus dilakukan antara lain jumlah petugas haji yang harus dapat mencukupi dalam memberikan berbagai layanan umum termasuk layanan kesehatan agar jadi semakin baik.
Selain itu penempatan Jamaah Haji saat berada di Mina mengingat akan jumlah jamaah saat ibadah puncak akan semakin padat, naiknya harga sewa hotel karena jamaah haji yang menginap juga semakin banyak. Khusus untuk hotel ini, semua negara diketahui tengah bersaing ketat untuk mendapatkan Hotel di kawasan Markaziyah atau hotel yang hanya berjarak ± 800 m dari dan ke Masjid Nabawi, Madinah.
Tahun ini kuota Jemaah Haji Indonesia diketahui sudah kembali normal 100 persen atau menjadi 221 ribu calhaj termasuk tambahan kuota sebanyak 10 ribu jamaah, terdiri atas 204.000 calhaj Reguler dan 17.000 calhaj Khusus. Jumlah calhaj yang kini dalam daftar tunggu paling lama atau rata-rata 29 tahun di Sulawesi Selatan, sementara yang paling cepat yaitu rata-rata 11 tahun di Provinsi Sulawesi Utara.