:
Jakarta, InfoPublik – BPJS Kesehatan menyatakan bahwa tahun 2017 merupakan tahun yang krusial dalam menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), berbagai langkah dilakukan agar program tersebut semakin baik.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, langkah yang dilakukan yaitu melalui percepatan cakupan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan Kolektabilitas iuran serta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), atau peserta mandiri.
“Di tahun 2016 pencapaian yang telah didapat adalah rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yaitu dua target akhir tercapai. Terdistribusinya 100 persen KIS dan tercapainya jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama sebanyak 88 persen dari target yang diberikan pemerintah yaitu 70 persen,” katanya melalui keterangan resminya Minggu (19/3).
Lanjut Fachmi, hingga 10 Maret 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 175.229.402 jiwa. BPJS Kesehatan sendiri telah bekerja sama kurang lebih dengan 20.725 fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktek Perorangan, dll). Serta dengan 5.253 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (rumah sakit, apotek, lab, dll) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sebagai komitmen pemerintah untuk mewujudkan Program prioritas, Presiden RI Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) Sabtu (18/3) di tiga Kabupaten yang di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia.
Tiga perbatasan tersebut adalah Kecamatan Badau Kebupaten Kapuas Hulu dengan perwakilan peserta berjumlah 127 jiwa, Kecamatan Sajingan Kebupaten Sambas dengan perwakilan peserta 40 jiwa, serta Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan perwakilan peserta 98 jiwa.