PKH Merupakan Program Unggulan Kementerian Sosial

:


Oleh Yudi Rahmat, Rabu, 16 Maret 2016 | 11:52 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 606



Jakarta, InfoPublik - Meneri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Conditional Cash Transfer (CCT) atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan dari Kementerian Sosial.

“PKH merupakan program unggulan dari Kemsos untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinaan,” ujar Mensos,  Jakarta, Rabu (16/3).

Tahun ini, PKH akan mengalami peningkatan, perluasan cakupan, serta jangkauan penerima dan layanan yang diberikan dari 3,5 juta tahun lalu menjadi 6 juta Keluarga Sangat Miskin (KSM) pada 2016. “Kami mengapresiasi komitmen Presiden yang luar bisa terkait program penurunan kemiskinan dengan PKH, sehingga selanjutnya akan dimaksimalkan sisi penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM),” tandasnya.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar kali ini, untuk menyisir penguatan SDM Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten/kota dan provinsi. Sebab, dari Kemensos telah menyiapkan pendamping sebagai support program. “Keberhasilan program CCT di Brazil, karena di-support kabupaten/kota dan provins. Maka, tugas kita saat ini melakukan penguatan secara kelembagaan dan SDM,” ucapnya.

Pekerjaan rumah penguatan kelembagaan pada Dinsos di seluruh Indonesia, yaitu masih diberikan tugas dan tambahan fungsi. Misalnya, Dinsos supoprt 1 bidang dengan 2 seksi, tapi terkadang ada 1 seksi tidak memiliki staf sama sekali. “Pada program perluasan jangkauan dan cakupan PKH 2,5 juta KSM Juni 2016 akan ada perubahan agar Dinsos fokus dengan urusan sosial dan tidak ditambah beban tugas dan fungsi lainnya,” harapnya.

Sejak Mei 2015 Kemsos telah berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) agar Dinsos fokus dengan struktur dan fungsi sosial, sehingga koordinasi bisa efektif dan lancar. “Sudah berkomunikasi dengan Kemendagri terkait sturuktur Dinsos di daerah agar bisa fokus dengan fungsi sosial dan bisa berjalan lancar serta frekuensinya nyambung,” tandasnya.

Sementara koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, salah satunya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Mabes Polri, yang baru-baru ini mengirim 12 orang yang diduga akan berangkat ke Turki dan bergabung ISIS. “Ke-12 orang itu terindentifikasi akan berangkat ke Turki dan bergabung ISIS, kemudian dikirim ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Kemensos, juga termasuk para bekas anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar),” katanya.

Kemsos juga sedang menyiapkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Pada Rakor ini, hadir Walikota Sukabumi dan berbagai best practice dari program yang dulu dikenal sebagai Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). “Melalui SLRT daerah bisa melakukan pembaruan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kemiskinan, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara real time. Kemensos sedang melakukan pentashihan akhir dengan Dukcapil untuk basis data induk 40 persen warga strata terbawah,” katanya.