Optimalisasi Pengawasan Penerapan Jaminan Sosial dan Norma K3

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Republik Indonesia terus berkomitmen menguatkan posisi Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tujuan pembangunan yang formal dan memastikan bahwa pencapaian SDGs dimasukkan ke dalam rencana pembangunan.

Sangat penting untuk kita bisa melihat bahwa pembangunan bukan sekadar ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, melainkan juga beragam tujuan sosial dan lingkungan, kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Muji Handaya dalam Forum SDGs Conference di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut Muji, selain itu, pemerintah juga akan memastikan pencapaian tujuan Sustainable Development Goal (SDGs). “Di bidang peningkatan hak-hak pekerja, pemerintah melakukan optimalisasi pengawasan penerapan norma kerja dan jaminan sosial termasuk norma K3. Pemenuhan hak-hak normatif pekerja atau buruh serta penegakan hukum terhadap pelanggaran juga jadi agenda pemerintah dalam meningkatkan hak-hak pekerja,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam upaya pencapaian kerja layak di Indonesia, pemerintah melakukan strategi pembangunan berkelanjutan termasuk pembangunan di kota dan pedesaan.

Penanganan pekerja migran, penciptaan green jobs, peningkatan keterampilan dan produktivitas serta jaminan sosial juga bagian dari agenda pemerintah dalam upaya pencapaian kerja layak di Indonesia, jelas Muji.

Sementara itu, Konferensi “Agenda untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kerja Layak untuk Semua” pada tanggal 17 dan 18 Februari 2016, akhirnya ditutup dengan pengakuan terhadap pentingnya mencapai pertumbuhan inklusif dan kerja layak melalui dialog sosial tripartit di Indonesia.

Konferensi ini mencatat Indonesia akan menerapkan SDGs dengan mempertimbangkan tingkat pembangunan dan kapasitas.

Saya berharap ILO segera beraksi menyikapi hasil Konferensi SDGs ini dan kami siap mengawal pelaksanaannya, kata Sekjen Kemnaker Abdul Wahab Bangkona saat membacakan hasil Konferensi “Agenda Indonesia untuk SDGs menuju Kerja Layak untuk Semua” di Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut Wahab, konferensi ini menyepakati upaya-upaya dalam penciptaan lapangan kerja (terutama untuk kaum muda), peningkatan produktivitas, pendidikan kejuruan dan pelatihan, meningkatkan hak-hak pekerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman, memperhatikan keselamatan, kebijakan upah berkelanjutan dan praktik-praktik hubungan industrial yang baik melalui dialog sosial, jaminan pekerjaan dan perlindungan sosial.

Konferensi ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan pasar tenaga kerja yang dihadapi Indonesia saat ini dan kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara komprehensif dan holistik.

Wahab mengatakan, konferensi ini menandakan komitmen tingkat tinggi ILO untuk mendukung konstituen tripartit di Indonesia dan mendorong kemajuan di SDGs.

Hal ini juga menegaskan keterlibatan ILO dengan badan-badan PBB lainnya untuk membuat kontribusi di bidang-bidang keahlian ILO, terutama dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi nasional untuk SDGs di Indonesia, pungkas Wahab.