:
Oleh H. A. Azwar, Kamis, 21 Januari 2016 | 23:24 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 591
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan kebebasan dan kemerdekaan pers merupakan syarat utama sebuah negara demokratis.
Namun demikian, akan berantakan agenda demokrasi dan akan celaka sebuah negara apabila kemerdekaan pers diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, kata Puan, ketika menerima Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/1).
Menurut Puan, yang paling sering menjadi korban dari pemberitaan yang keliru adalah keluarga. “Saya melihat sendiri di lingkungan yang dekat dengan saya bagaimana berita yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalisme menghancurkan kehidupan seseorang dan keluarganya,” ujarnya.
Ia menilai, keluarga yang sering kali jadi korban dari pemberitaan yang hanya mengedepankan heboh dan tidak didasarkan pada fakta yang jelas atau politisasi.
Dalam pergaulan dengan jurnalis di lapangan, dirinya masih sering menemukan jurnalis yang terlihat tidak menguasai persoalan dan asal mengajukan pertanyaan. “Seharusnya perusahaan media memberikan perhatian ekstra terhadap kompetensi jurnalis yang diturunkan ke lapangan,” terangnya.
Ketua Panitia HPN 2016 Teguh Santosa dalam kesempatan itu secara resmi menyampaikan undangan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, untuk menghadiri puncak acara HPN 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Februari mendatang.
Teguh menambahkan bahwa salah satu diskusi yang akan digelar di arena HPN 2016 bertema Revolusi Mental Pers Indonesia Menuju Pers Profesional dan Sejahtera. Panitia HPN 2016 berharap Puan Maharani berkenan menjadi pembicara utama dalam diskusi tersebut.
Puan menyambut undangan dan mengatakan bahwa revolusi mental juga perlu diterapkan di kalangan pers agar kualitas demokrasi Indonesia semakin baik, dan cita-cita pembangunan tidak melenceng.
Ketua Bidang Konvensi HPN 2016, Chelsia Chan, mengatakan bahwa masyarakat pers Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap peningkatan mutu wartawan dan kualitas jurnalistik yang dihasilkan.
Sejak beberapa tahun terakhir ini, disebutnya berbagai organisasi profesi dan lembaga pendidikan bekerja keras menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan. Organisasi dan lembaga pendidikan ini telah diverifikasi Dewan Pers untuk menyelenggarakan uji kompetensi.
Memang, dari sekitar 80 ribu wartawan di Indonesia, baru sekitar 14 ribu yang sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Ini pekerjaan besar untuk kita semua, kata Chelsia.
Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia, Kiki Iswara, yang juga ikut dalam pertemuan mengundang Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk ikut bekerjasama dengan Sekolah Jurnalisme Indonesia dan Sekolah Jurnalisme ASEAN dalam meningkatkan mutu karya jurnalistik. Puan Maharani menyambut baik ajakan itu dan memerintahkan jajarannya yang ikut dalam pertemuan untuk menindaklanjuti.
Anggota Panitia HPN 2016 lainnya yang hadir dalam pertemuan dengan Menko PMK, selain Ketua Panitia HPN 2016 Teguh Santosa adalah Suprapto, Agus Yuli, Kiki Iswara, Dar Edi Yoga dan Faisal Mahrawa.
