:
Oleh H. A. Azwar, Kamis, 21 Januari 2016 | 22:57 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 509
Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri meminta pemerintah daerah mengembangkan investasi dalam negeri yang bersifat padat karya dan memberikan kemudahan berinvestasi termasuk peningkatan pelayanan berupa penyederhanaan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk menekan angka pengangguran.
Saya harapkan dinas provinsi, kabupaten/kota menyiapkan SDM yang kompeten dan mengkondisikan hubungan industrial yang kondusif, juga perlu mengembangkan potensi sumber daya lokal sampai tingkat desa menjadi potensi ekonomi produktif guna mendorong perluasan kesempatan kerja, kata Hanif di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (21/1).
Menurutnya, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta orang atau 6,18 persen yang didominasi usia muda.
Kita berkewajiban memfasilitasi penempatan tenaga kerja sebanyak 2 juta pencari kerja per-tahun dan menciptakan 10 ribu wirausaha baru dengan target 50 ribu sampai tahun 2019, ujarnya.
Untuk itu, Hanif minta, agar BLK baik UPTP maupun UPTD dan LPK harus dikembangkan untuk merespon dinamika yang berkembang saat ini serta tidak hanya business as usual namun harus melakukan percepatan kinerja.
Selama ini untuk mengurangi angka pengangguran, pihaknya telah mendorong penguatan wirausaha produktif dengan melakukan penciptaan kesempatan kerja baru, penciptaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal serta program wirausaha dan padat karya.
Pertama, pada tahun 2015, Kemnaker telah melakukan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) 2015 sebanyak 1.300 orang di 29 provinsi dan pendampingan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), baik program reguler, Program Penghidupan Berkelanjutan (P2B), Quick Win, maupun pendampingan institusi lokal tahun 2015 sebanyak 33.240 orang.
Kedua, melalui pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis, perluasan kesempatan kerja sebanyak 5.396 orang terdiri dari pelaksanaan Bimbingan Pra Inkubasi Bisnis sebanyak 90 orang, pelaksanaan Bimbingan Inkubasi Bisnis Inwall 10 orang, pelaksanaan Bimbingan Inkubasi Bisnis Outwall 4.688 orang dan pelaksanaan Inkubasi Bisnis Potensi Daerah sebanyak 608 orang.
Selain itu, Program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan dari Program Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Bappenas sebanyak 586 orang Pendamping Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan 447 orang Motivator Pemberdayaan Masyarakat (MPM).
Dan juga Pembinaan dalam rangka pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja khusus (Muda, Wanita, Disabilitas dan Lanjut Usia) sebanyak 3.390 orang di 36 provinsi dan kabupaten/kota, serta pelatihan kewirausahaan sebanyak 4.920 orang.
Rakornas bertajuk “Sinergitas Pembangunan Ketenagakerjaan pro Rakyat yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah″ diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari seluruh Indonesia.
Esensi Rakornas adalah menuntut agar kinerja pelaksanaan program maupun kegiatan dapat optimal dan akuntabel bila dilakukan secara bersama dan koordinatif antara Pusat dengan Daerah secara berkesinambungan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Rakornas dihadiri oleh para pimpinan tinggi madya dan pratama di Kemnaker, Kadis provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan para kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
