:
Oleh H. A. Azwar, Kamis, 7 Januari 2016 | 10:48 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 602
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDT) mendeklarasikan gerakan Penguatan Reformasi Birokrasi. Berbagai program pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi akan lancar, jika didukung kinerja birokrasi pemerintahan yang baik (good governance).
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, penguatan reformasi birokrasi merupakan upaya nyata untuk mewujudkan pemerintahan bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Reformasi birokrasi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas, dan akuntabilitas kinerja organisasi. "Salah satu langkah paling sederhana untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan melakukan revolusi mental untuk membenahi kinerja. Diawali dari diri kita masing-masing sehingga nantinya akan memancar di lingkungan dengan hasil kerja yang maksimal," kata Marwan di Jakarta, Rabu (6/1).
Ia mendorong agar semua jajaran di Kemdes PDTT menjaga kekompakan, kedisiplinan, dan menjunjung tinggi profesionalisme. “Kita semua harus mau berubah dengan merevolusi mental dengan menanamkan kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, dan kerja tepat,” pesannya.
Semua pejabat di level dan jajaran Kemdes PDTT diajak untuk selalu bekerja keras dan cepat. “Kita sudah menjadi satu keluarga besar di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ayo bekerja dengan semangat dan jangan loyo, karena desa-desa belum sejahtera dan negara kita belum berjaya,” tutur Marwan.
Ia juga mengajak semua jajaran kementerian untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghambat kinerja, diganti dengan kebiasaan baru yang lebih disiplin, lebih terarah, terencana, dan berorientasi pada hasil dan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
"Mulai tahun 2016 dan seterusnya ini kita harus benahi bersama sama agar kinerja kita semakin meningkat. Kendala harus kita hadapi bersama, peluang dan tantangan harus kita raih bersama demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ajaknya.
Program reformasi birokrasi, sebenarnya sudah lama dicanangkan dan urgensinya masih sangat relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kementerian saat ini. Karena itu, gagasan melakukan deklarasi penguatan reformasi birokrasi dalam rangka melakukan revolusi mental harus disambut dengan baik.
Hakekat reformasi birokrasi adalah pembenahan sumberdaya manusia, dan itu unsur intinya adalah perubahan budaya kerja dan pola pikir SDM ke arah lebih baik dan inovatif. "Saya tidak henti-hentinya mengajak dan mengingatkan kepada semua pejabat dan staf untuk bekerja keras dan cepat. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada masa lalu di masing-masing unit kerjanya," pungkas Marwan.
