- Oleh MC KOTA TIDORE
- Senin, 21 April 2025 | 15:12 WIB
: Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pengawasan dan memastikan transparansi program Makan Bergizi Gratis (Foto: Dok KPK)
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Kamis, 6 Maret 2025 | 18:17 WIB - Redaktur: Untung S - 394
Jakarta, InfoPublik - Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola anggaran yang sangat besar pada 2025, mencapai Rp70 triliun, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga, yang membuat total dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini diperkirakan mencapai Rp170 triliun.
Untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan tepat dan efisien, BGN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pengawasan dan memastikan transparansi program.
Ketua BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai lembaga pengawas, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kejaksaan Agung, untuk menjaga akuntabilitas anggaran.
"Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan mengenai pengelolaan dana yang besar ini, mengingat kemungkinan anggaran tahun depan bisa mencapai Rp400 triliun. Kami memohon agar KPK dapat membantu kami dalam pengawasan," ujar Dadan dalam pertemuan dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto, menyarankan agar implementasi program dilakukan secara transparan dan sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh BGN. Setyo juga menekankan pentingnya koordinasi antara KPK dan BGN dalam mengawasi pelaksanaan program melalui metode mystery shopping.
"Kerja sama antara KPK dan BGN akan dilanjutkan dengan metode pengawasan tertutup. Dengan metode ini, jika ditemukan adanya potensi penyimpangan, kami dapat segera melakukan mitigasi," tambah Setyo.
Langkah strategis ini bertujuan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Dadan Hindayana berharap bahwa melalui kerja sama yang solid dengan KPK dan lembaga pengawas lainnya, program MBG bisa berjalan dengan transparan dan tepat sasaran.
Melibatkan KPK dalam pengawasan program MBG 2025 menunjukkan komitmen BGN untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan program ini. Seiring dengan jumlah anggaran yang terus berkembang, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting agar bantuan makanan bergizi sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya potensi penyimpangan.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif, memberikan manfaat yang maksimal, dan mengurangi potensi kerugian negara.