Indonesia Serukan Transisi Pemerintahan yang Inklusif di Suriah

Jakarta, InfoPublik - Indonesia menyerukan supaya proses transisi pemerintahan di Suriah dilakukan secara inklusif, demi kepentingan bersama seluruh rakyat Suriah usai jatuhnya rezim Presiden Bashar Al-Assad menyusul takluknya Ibu Kota Damaskus ke kelompok oposisi bersenjata.

“Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah,” demikian  keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui media sosialnya, Minggu (8/12/2024).

Pemerintah RI, sembari mengikuti secara saksama perkembangan situasi di Suriah, menyatakan kekhawatiran akan adanya pengaruh dinamika tersebut terhadap keamanan regional serta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.

Untuk itu, Indonesia mengharapkan supaya proses transisi yang akan berjalan dilakukan dengan tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah.

Indonesia juga menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil di Suriah sesuai hukum internasional, terutama hukum humaniter dan hukum HAM.

Sementara itu, Kemlu RI memastikan bahwa KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI di Suriah.

Menurut catatan Kemlu RI, saat ini masih ada 1.162 WNI yang menetap di Suriah.

KBRI Damaskus juga telah bersiap terhadap kemungkinan perlunya evakuasi ke tempat yang lebih aman jika situasi keamanan memburuk.

KBRI Damaskus sebelumnya telah menetapkan Siaga 1, status keamanan tertinggi, untuk seluruh wilayah Suriah.

Sebelumnya, rezim Bashar Al-Assad di Suriah dipastikan jatuh pada Minggu (8/12/2024, setelah pasukannya kehilangan kendali atas Kota Damaskus usai diserbu pasukan oposisi bersenjata, Sabtu (7/12/2024).

Pertempuran di Damaskus menjadi babak akhir dari perang saudara Suriah yang berlangsung sejak 2011.