- Oleh Fatkhurrohim
- Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:02 WIB
: Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, memimpin rapat koordinasi (rakor) untuk mempersiapkan Pilkada Serentak 2024, Rabu (30/10/2024) di Jakarta. Foto. Humas Kemenko Polhukam RI.
Oleh Fatkhurrohim, Kamis, 31 Oktober 2024 | 05:47 WIB - Redaktur: Untung S - 374
Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, mengadakan rapat koordinasi (rakor) untuk persiapan Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (30/10/2024) di Jakarta. Pilkada itu menjadi salah satu dari delapan program cepat yang menjadi prioritas pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wamenko Lodewijk menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada yang kondusif sangat penting, terlebih karena berlangsung berdekatan dengan program 100 hari pertama pemerintahan baru. "Pilkada ini sangat strategis karena beririsan dengan delapan program cepat yang harus segera diimplementasikan," jelasnya.
Ia menekankan pentingnya semua pihak, mulai dari penyelenggara hingga seluruh pemangku kepentingan, untuk memastikan keamanan dan kelancaran Pilkada. “Kita perlu memonitor situasi di lapangan secara ketat agar potensi konflik dapat diminimalisir dan program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan,” tambahnya.
Lodewijk juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dan memetakan daerah rawan berdasarkan tingkat risikonya: tinggi, sedang, dan rendah. Ia mencontohkan Papua sebagai salah satu wilayah dengan kategori risiko tinggi akibat masalah sosial yang ada. “Pemerintah sedang membangun food estate di Merauke, dan kita butuh dukungan agar Pilkada dan program pembangunan berjalan seimbang,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Wamenko meminta Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan operasi intelijen terpadu guna menciptakan sistem peringatan dini (early warning system) di daerah rawan. Hal ini dinilai krusial untuk deteksi dan pencegahan potensi masalah sejak dini. “BIN diminta mengoptimalkan operasi intelijen untuk antisipasi dini, sehingga potensi masalah dapat ditangani sebelum muncul,” jelas Lodewijk.
Selain keamanan, rapat ini juga menekankan pentingnya monitoring partisipasi masyarakat, pemberitaan yang akurat dari media, dan netralitas ASN, TNI, serta Polri dalam Pilkada. “Netralitas adalah kunci untuk menjaga integritas Pilkada dan kualitas demokrasi di Indonesia,” tegasnya.
Wamenko mengajak semua pihak berkomitmen untuk menjalankan Pilkada sesuai nilai-nilai netralitas dan regulasi yang berlaku. Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi seluruh elemen, pemerintah berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan aman, transparan, dan demokratis, mencerminkan perkembangan demokrasi yang sehat di Indonesia.
