- Oleh Eko Budiono
- Senin, 23 Desember 2024 | 14:06 WIB
: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (tengah) saat memimpin rapat terkait kesiapan desk pilkada secara hybrid dari Command Center Gedung B, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)
Oleh Eko Budiono, Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:37 WIB - Redaktur: Untung S - 411
Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.
"Kami menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring terkait desk pilkada, karena beliau ingin agar kita semua melakukan pengawasan dan mengantisipasi potensi-potensi konflik yang ada," kata Bima dalam keterangan resmi pada Selasa (22/10/2024).
Bima menjelaskan bahwa Kemendagri akan terus memantau setiap perkembangan dan mengoordinasikan data dari desk pilkada. Ia menyebutkan bahwa beberapa isu yang perlu diperhatikan menjelang pilkada, antara lain netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih.
"Semua perkembangan, sekecil apa pun, harus selalu di-update dan dilaporkan melalui desk pilkada kepada kami," katanya.
Wamendagri juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah konkret untuk mengoordinasikan data-data dari desk pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi konflik, serta perlunya stabilitas dan situasi yang kondusif di daerah.
Bima meminta para kepala dinas dan pihak terkait untuk menyampaikan arahan kesiapan desk pilkada kepada masing-masing kepala daerah, termasuk yang berstatus penjabat. "Tolong dilaporkan kepada Pak Pj untuk menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri agar kami semua jajaran di Kemendagri fokus untuk mengawasi pilkada, melakukan antisipasi terhadap potensi persoalan, memastikan birokrasi netral, tidak berpihak, dan terus melayani," kata Bima.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Bima Arya untuk membentuk "Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024". "Untuk jangka pendek, saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November ini," kata Tito melalui keterangan resmi pada hari yang sama.
_thumb.jpg)
