Kemenkumham Tunggu Keputusan DPR: RUU Pilkada Tertunda di Rapat Paripurna

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) masih menunggu langkah DPR terkait keputusan melanjutkan Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Penundaan rapat tersebut terjadi pada Kamis (22/8/2024) karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melalui keterangan resmi yang diterima pada hari yang sama. "Prinsipnya, pemerintah bersifat pasif dan menunggu keputusan dari parlemen, apakah revisi UU Pilkada ini akan dilanjutkan atau tidak," ujar Supratman.

Menurut Supratman, pembahasan RUU Pilkada pada awalnya merupakan inisiatif dari DPR RI, yang kemudian menghasilkan rapat pembahasan pada Rabu (21/8/2024). Rapat tersebut menyepakati bahwa RUU Pilkada layak dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Namun, Rapat Paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (22/8/2024) harus ditunda karena hanya dihadiri oleh 86 dari total 575 anggota DPR RI, sehingga tidak memenuhi kuorum. Sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat hanya dapat dibuka jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari setengah unsur fraksi.

Menanggapi penundaan tersebut, Supratman menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat berbuat banyak dan hanya akan menunggu keputusan lebih lanjut dari DPR. "Kami tinggal menunggu sikap dari parlemen terkait usulan inisiatif ini," kata Supratman.

Dalam rapat tersebut, dua materi krusial dalam RUU Pilkada telah disepakati. Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan, yang kini disesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung. Kedua, perubahan Pasal 40 yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan ambang batas pencalonan Pilkada, yang kini hanya berlaku untuk partai nonparlemen atau yang tidak memiliki kursi di DPRD.

Sebelumnya, pada Rabu (21/8/2024), Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilkada ini dalam Rapat Paripurna terdekat guna disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun, karena rapat paripurna tersebut harus ditunda akibat tidak terpenuhinya kuorum, kelanjutan pembahasan RUU Pilkada masih menunggu keputusan lebih lanjut dari DPR RI.