Jaga Keamanan Data Kependudukan, Kemendagri Ingatkan Peran Administrator Database

: Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola SIAK bagi Administrator Database (ADB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (27/5/2024). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri


Oleh Eko Budiono, Rabu, 29 Mei 2024 | 20:36 WIB - Redaktur: Untung S - 171


Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, mengingatkan pentingnya peran Administrator Database (ADB) dalam menjaga keamanan dan kualitas data kependudukan.

Hal itu disampaikan Teguh, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependududkan (SIAK) bagi ADB Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (27/5/2024). 

Kegiatan itu digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil melalui Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

"Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personal sekaligus kualitas pelayanan Dukcapil kepada masyarakat," kata Teguh melalui keterangan resmi, Rabu (29/5/2024).

Teguh menekankan sejumlah pesan penting kepada para ADB, agar fokus memperhatikan perlindungan dan kerahasiaan data untuk menghindari fraud atau kecurangan.

Sementara itu, Direktur PIAK Handayani Ningrum menyampaikan paparannya mengenai kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (adminduk), jaringan komunikasi data, Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta peran penting Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota dalam persiapan Pilkada Serentak 2024.

"ADB ini perannya sangat penting dalam pelayanan adminduk di Dukcapil daerah. Oleh karena itu, perlu mengikuti Bimtek untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi," ujar Handayani.

Handayani mengingatkan ADB agar terus membantu peran Dukcapil dalam menjaga kualitas data.
 
Terlebih tak lama lagi bakal digelar Pilkada Serentak 2024.

"Ajukan ke SIAK Terpusat penonaktifan data bagi penduduk yang tidak dikenali, meninggal, pindah ke luar negeri; minimalkan entri NIK baru bagi penduduk usia wajib KTP. Jika pun dilakukan harus langsung direkam data biometriknya untuk diterbitkan KTP elektronik. Tidak melakukan edit data yang mengakibatkan data menjadi anomali. Misalnya, menambahkan kata meninggal/almarhum/sampah pada kolom nama," katanya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam Bimtek tersebut sejumlah narasumber di antaranya dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN.

Pihak BSSN bakal menyampaikan materi terkait keamanan siber dan jabatan fungsional manggala informatika. Hal ini agar semakin meningkatkan keamanan dan perlindungan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun Bimtek berlangsung selama tiga minggu hingga pertengahan bulan Juni dan terbagi menjadi enam gelombang.
 
Setiap gelombang terdiri dari perwakilan ADB dari Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota tiap regional yang sudah ditentukan.
 
Dalam pembukaan Bimtek tersebut hadir pula sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Direktorat PIAK khususnya, dan Ditjen Dukcapil pada umumnya.
 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Senin, 3 Juni 2024 | 09:48 WIB
Batas Usia Kepala Daerah, Bawaslu Tunggu KPU
  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 1 Juni 2024 | 17:10 WIB
Bawaslu Bantul Libatkan Ormas Perkuat Pengawasan Pilkada
  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 21 April 2024 | 17:14 WIB
Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Seleksi Panwascam