KPK Kembali Tetapkan ED sebagai Tersangka TPPU

: Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri (Foto: Dok KPK)


Oleh Pasha Yudha Ernowo, Kamis, 18 April 2024 | 20:09 WIB - Redaktur: Untung S - 133


Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto (ED) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan, setelah sebelumnya, KPK menetapkan status tersangka terhadap ED (pejabat Bea Cukai Kemenkeu RI) terkait penerimaan gratifikasi dan berikutnya atas dasar analisis lanjutan kemudian ditemukan fakta-fakta baru adanya dugaan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul kepemilikan hartanya.

“Maka KPK tetapkan lagi yang bersangkutan dengan sangkaan TPPU,” ujar Ali, dalam keterangannya ke InfoPublik, Kamis (18/4/2024).

Ali juga menjelaskan, pengumpulan alat bukti termasuk penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis telah dilaksanakan tim penyidik.

Sebelumnya, KPK menetapkan ED selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perkara itu bermula dari temuan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK terhadap kejanggalan pencantuman informasi dan data LHKPN milik ED. Yakni atas berbagai kepemilikan aset bernilai ekonomis yang diduga tidak sesuai dengan profilnya selaku Penyelenggara Negara.

Tersangka ED diduga memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor, pengurusan jasa kepabeanan, hingga barang kena cukai. Penerimaan gratifikasi melalui transfer rekening bank milik keluarga inti dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED, tercatat sejak 2009 hingga 2023.

Penerimaan gratifikasi oleh ED sejumlah sekitar Rp18 miliar menjadi bukti permulaan dalam perkara ini. Di mana ED tidak melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak menerimanya. KPK masih terus melakukan penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 1 Mei 2024 | 14:24 WIB
214 CPNS Baru Tempati 19 Unit Kerja di KPK
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 1 Mei 2024 | 14:22 WIB
KPK Umumkan Hasil SPI Pendidikan 2023 dan Rekomendasi Perbaikan
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 1 Mei 2024 | 13:42 WIB
Hasil SPI Pendidikan 2023: Pembangunan Integritas Perlu Diperkuat
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 1 Mei 2024 | 19:15 WIB
KPK Imbau Masyarakat Waspada terhadap SPDP Palsu Beredar di Media Online
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 1 Mei 2024 | 13:32 WIB
Perkuat Etika dan Integritas, KPK Rampungkan Induksi CPNS Baru
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 1 Mei 2024 | 08:12 WIB
KPK Ajak Publik Lawan Korupsi lewat Seni
  • Oleh MC KAB SUMBAWA BARAT
  • Rabu, 1 Mei 2024 | 10:38 WIB
Menjelang PPDB, Dinas Dikbud Sumbawa Barat Ingatkan Sekolah Tak Pungli