Percepat Reformasi Birokrasi, Kemendagri Gelar Sosialisasi

: Sosialisasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula BSKDN, Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/3/2024). (ANTARA/HO-BSKDN Kemendagri)


Oleh Eko Budiono, Jumat, 8 Maret 2024 | 18:07 WIB - Redaktur: Untung S - 239


Jakarta, InfoPublik - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menggelar sosialisasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri berlangsung di Aula BSKDN, Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (8/3/2024), sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya BSKDN untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait regulasi, prosedur kerja, hingga program-program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan, BSKDN pada  2023 telah menyampaikan 11 usulan rencana aksi reformasi birokrasi Kemendagri, yang meliputi delapan rencana aksi tematik dan tiga rencana aksi general.

Sementara itu, kata Gatot, terkait dengan pembangunan zona integritas di lingkungan BSKDN telah ditetapkan dua unit eselon II sebagai unit kerja, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kemendagri tahun 2024.

Unit yang ditetapkan meliputi Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri, serta Pusat Strategi Kebijakan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Sementara itu, Kepala Biro dan Tata Laksana Kemendagri Evan Nur Setya Hadi mengungkapkan, bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023 berada pada angka 84.19, dengan rincian 76.63 reformasi birokrasi general dan 7.56 reformasi birokrasi tematik.

Menurut Evan, nilai tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
 
Ia menilai, kenaikan pada 2023 bahkan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, di mana nilai Indeks Reformasi Birokrasi 2021 mencapai 78.53, adapun 2022 berjumlah 79.17.

"Kenaikan itu memang cukup signifikan di saat kita lihat perkembangannya atau progresnya. Alhamdulilah itu tentunya bukan saja perjuangan Biro Organisasi Tata Laksana semata tetapi adalah seluruh perjuangan ikhtiar semua teman-teman di 12 Komponen yang ada di Kemendagri," kata Evan.
 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Rabu, 22 Mei 2024 | 09:00 WIB
KemenPAN-RB Lakukan Monev Atas Pelaksanaan SP4N-LAPOR di Gorontalo
  • Oleh MC KAB TEMANGGUNG
  • Selasa, 14 Mei 2024 | 23:20 WIB
Wujudkan Reformasi Birokrasi, PPPK Temanggung Diminta Melek Teknologi
  • Oleh MC KAB NAGAN RAYA
  • Sabtu, 20 April 2024 | 13:25 WIB
KemenPANRB Apresiasi Pemda yang Serius Tingkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan
  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 24 Maret 2024 | 09:07 WIB
Ini Isu Strategis Empat DOB Papua
  • Oleh Eko Budiono
  • Jumat, 15 Maret 2024 | 11:08 WIB
Tingkatkan Kualitas, BKSDN Kemendagri Kerja Sama dengan Korea Selatan
  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 10 Maret 2024 | 09:34 WIB
BSKDN Kemendagri Komiten Perkuat Rekomendasi Berbasis Data