Berantas Jalur Perlintasan Tidak Resmi, BNPP Siapkan Tiga Strategi

: Foto udara Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (14/8/2023). PLBN Entikong merupakan pos lintas batas pertama di Indonesia yang beroperasi sejak 1 Oktober 1989, Pada tahun 2015 Pemerintah melakukan revitalisasi PLBN Entikong dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2016 yang lalu. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.


Oleh Eko Budiono, Rabu, 22 Mei 2024 | 10:30 WIB - Redaktur: Untung S - 816


Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengatakan, bahwa lembaganya menyiapkan tiga strategi utama untuk memberantas jalur perlintasan tidak resmi (JTR) di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI , Budi Setyono, dalam keterangan resmi, Selasa (21/5/2024).
 
Menurut Budi, strategi pertama adalah melakukan penutupan total atau menutup jalur yang jarang digunakan.

Budi menyatakan, bahwa penutupan total dilakukan agar jalur tersebut tidak disalahgunakan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Strategi kedua, kata dia, menguatkan fungsi Customs, Immigration, Quarantine (CIQ) atau pengecekan barang, pemeriksaan dokumen keimigrasian, dan pengecekan kesehatan.

Menurut Budi, salah satu cara penguatan fungsi CIQ adalah dengan mengintegrasikan pelayanan CIQ bersama satuan tugas untuk perlintasan yang digunakan masyarakat lokal secara periodik.

Selanjutnya, kata dia, meningkatkan status jalur perlintasan melalui diplomasi atau perundingan dengan negara tetangga, terutama untuk jalur yang menghubungkan wilayah administrasi kedua negara.

Budi mengatakan, bahwa memberantas JTR di perbatasan diperlukan karena berdasarkan data BNPP RI pada 2023, tercatat 3.962 kasus deportasi dan repatriasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

Dia menegaskan, bahwa mayoritas kasus tersebut adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Yang menyedihkan, banyak dari mereka yang pulang dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebanyak 127 WNI (Warga Negara Indonesia) kembali dalam bentuk jenazah tanpa pernah dilakukan penyelidikan mendalam mengenai penyebab kematian mereka," ungkapnya.

Oleh sebab itu, kolaborasi antar lembaga dalam menghadapi kejahatan transnasional yang terorganisir di perbatasan penting untuk dilakukan.

"Kolaborasi dan integrasi sistem sangat penting karena kondisi saat ini menunjukkan setiap instansi hanya berfokus pada pencapaian program masing-masing. Hal ini mengurangi efektivitas dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin canggih dan terorganisir," ujarnya.

Ia  mengungkapkan, bahwa berdasarkan hasil pemetaan BNPP terkait JTR di sepanjang perbatasan negara RI-Malaysia, yakni total 966 km luas perbatasan di Kalimantan Barat, lembaganya telah memetakan 106 JTR. Ia menyebut 81 di antaranya telah terverifikasi sejak 2020 hingga 2023.

"Jalur-jalur itu menjadi pilihan utama bagi tindakan kejahatan transnasional terorganisir karena pengawasan yang kurang ketat dibandingkan jalur resmi. Oleh karena itu, kita perlu strategi yang tepat untuk menutup atau mengawasi jalur-jalur ini secara efektif," katanya.

Selain itu, lembaganya menyoroti kasus PMI yang pulang dengan anak-anak tanpa status kewarganegaraan yang jelas, sehingga menambah kompleksitas masalah yang harus dihadapi.

Ia mengatakan,  sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional, BNPP RI juga turut aktif dalam forum regional ASEAN yang melibatkan pengelola perbatasan negara, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC).
 
 

Berita Terkait Lainnya