Ini Capaian Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Periode 2023

: Gedung Kejagung RI Bidang Tindak Pidana Khusus/ Dok. Puspenkum


Oleh Jhon Rico, Minggu, 31 Desember 2023 | 22:31 WIB - Redaktur: Untung S - 325


Jakarta, InfoPublik - Sepanjang 2023, Kejaksaan telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai salah satu aparat penegak hukum dengan beragam kinerja di berbagai bidang antara lain Bidang Tindak Pidana Khusus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyatakan, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.

Adapun lingkup bidang tindak pidana khusus meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

"Sepanjang 2023, Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani beberapa perkara dengan total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara diantaranya senilai Rp29.983.884.854.798, USD 5.394.020, SGD 364.200, EU 4.290, RM 52.638, W24.000, dan PF56," kata Sumedana dalam keteranganya, Minggu (31/12/2023).

Kemudian, penanganan perkara tindak pidana korupsi pada bidang Tindak Pidana Khusus diantaranya penyelidikan sebanyak 1.674 perkara, penyidikan 1.462 perkara, penuntutan 1.766 perkara, dan eksekusi 1.699 perkara.

Sedangkan untuk penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu sebesar Rp14.034.076.735 dengan pra-penuntutan 104 perkara perpajakan, penuntutan 111 perkara perpajakan dan 3 perkara TPPU, serta ksekusi sebanyak 63 perkara.

Lalu, penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan TPPU sebesar Rp5.138.146.370 dengan rincian, pra-penuntutan 210 perkara kepabeanan dan cukai, penuntutan 239 perkara kepabeanan, cukai dan 15 perkara TPPU, serta eksekusi 210 perkara.

Untuk pengembalian keuangan negara dari penanganan tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai dan TPPU dengan rincian denda sebesar Rp13.103.684.273,32, uang pengganti sebesar Rp211.377.000, hasil lelang sebesar Rp1.520.419.356, dan biaya perkara sebesar Rp671.500.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Jhon Rico
  • Senin, 23 September 2024 | 22:23 WIB
Jaksa Agung Terima Penghargaan atas Kesuksesan Program Jaga Desa
  • Oleh Jhon Rico
  • Selasa, 17 September 2024 | 20:43 WIB
Polri Ajak Masyarakat Berani Laporkan Dugaan Penyelewengan di PON 2024
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Selasa, 10 September 2024 | 17:42 WIB
Kemendikbudristek dan Kejagung Jalin Kerja Sama untuk Perkuat Kapasitas PPNS Kebudayaan
  • Oleh Jhon Rico
  • Rabu, 28 Agustus 2024 | 21:06 WIB
Kejagung Tangkap Jaksa Gadungan
  • Oleh MC KAB SUMBAWA BARAT
  • Jumat, 16 Agustus 2024 | 10:13 WIB
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Gelar Penyuluhan Hukum di Sumbawa Barat
  • Oleh Jhon Rico
  • Kamis, 4 Juli 2024 | 19:53 WIB
Feri Wibisono Resmi Dilantik Jadi Wakil Jaksa Agung
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Rabu, 6 Maret 2024 | 18:38 WIB
Kementerian BUMN - BPKP Sinergi dalam Program Bersih-Bersih
  • Oleh Jhon Rico
  • Jumat, 19 Januari 2024 | 07:00 WIB
Kejagung Periksa 24 Saksi Kasus Korupsi Pembelian Emas Antam