Perkuat Pemberantasan Korupsi, KPK – Div. Hubinter Polri Tingkatkan Sinergi

Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kedatangan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia (Div. Hubinter Polri) dalam rangka audiensi antarlembaga penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi, Senin (7/8/2023).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta membahas sejumlah rencana kerja sama dan koordinasi terhadap isu kejahatan transnasional, khususnya korupsi dan upaya pencarian pelaku korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kejahatan terorganisasi lintas negara (transnational organized crime) menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal itu tidak hanya berdampak bagi psikologis individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga terhadap sendi-sendi perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan negara.

“Pemberantasan korupsi menjadi fokus perhatian dunia yang ditandai sejak Majelis PBB menyadari dampak kerugian korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Karena korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan global, tidak hanya ekonomi namun juga berdampak pada rusaknya kehidupan manusia lainnya,” buka Firli, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (7/8/2023).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, Firli menjelaskan, menjadi prioritas utama yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional. KPK terus berupaya menjalin kerja sama internasional termasuk dengan Div. Hubinter Polri guna menangani tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sinergi aparat penegak hukum.

Lanjut Firli, salah satu instrumen hukum yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi dan pengembalian aset yang berada di luar negeri ialah dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik. Oleh karenanya, dengan adanya perjanjian bilateral mengenai bantuan timbal balik dari negara lain diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum yang bersifat transnasional.

“Tindak pidana korupsi menjadi salah satu faktor pertimbangan pada setiap negara dalam melakukan investasi setelah faktor stabilitas politik keamanan dan infrastruktur. Melalui audiensi ini, KPK menyambut baik kerja sama dan koordinasi transnasional dengan Div. Hubinter Polri dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di lintas negara,” ungkap Firli.

Firli menambahkan, kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk menyamakan persepsi antara lembaga penegak hukum yang berwenang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, ditekankan pula bahwa tujuan utama penanganan tindak pidana korupsi ialah untuk menyelamatkan keuangan negara.

Foto: Dok KPK