:
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Rabu, 2 Agustus 2023 | 23:19 WIB - Redaktur: Untung S - 393
Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar rangkaian pelatihan kedua Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) 2023 untuk tiga kementerian yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm), dan Kementerian Agama (Kemenag) di JS Luwansa Hotel.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, jangan sampai para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa menikmati masa pensiun karena melakukan tindak pidana korupsi.
“Kenapa itu saya sampaikan, karena saya pernah ngobrol dengan seorang petinggi lembaga negara, sebetulnya kalau ASN atau pejabat itu (melakukan) korupsi, karena mempersiapkan diri menjelang pensiun,” ucap Alex, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (2/8/2023).
Lanjut Alex, masih menjadi persoalan berat yang dihadapi Indonesia. Maka dari itu, KPK tidak akan henti-hentinya mengajak para pejabat negara untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya perbaikan di lingkungan masing-masing untuk mencegah korupsi.
“Kami tidak bangga menangkap koruptor, bukan suatu prestasi. Apalagi akhir-akhir ini, OTT (disebut) kampungan. Jelas-jelas menerima duit masa kita diamkan. Namun, KPK tidak akan berhenti sekalipun banyak yang skeptis terhadap upaya-upaya OTT,” ungkap Alex.
Alex menambahkan, Kementerian Agama dan Kementerian pendidikan merupakan garda terdepan. Seperti di Kementerian Pendidikan, bagaimana menanamkan agar anak-anak memiliki jiwa integritas, berani memberikan pendapat, dan bagaimana para guru mengajar.
Menurut Alex, banyak hal yang sakral dan harusnya dijaga justru tidak dikhawatirkan dan ditakuti seperti korupsi pengadaan kitab suci.
“Bapak ibu punya tanggung jawab berat, karena tempat benteng moral bangsa ini. Kalau sudah tidak bisa diharapkan integritasnya, panutan kita siapa lagi,” terang Alex.
Dia pun menyampaikan, jangan pernah berharap tambahan penghasilan kecuali apa yang sudah diberikan perusahaan. Jadi untuk menjaga integritas, jangan menuruti keinginan. Pasalnya, menuruti keinginan pun tidak akan ada habisnya. Maka, kembali lagi kepada individunya apakah nanti di akhir hidupnya ingin dikenal sebagai orang yang melakukan korupsi atau sebagai pejabat panutan.
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan, di Indonesia sudah banyak aturan-aturan mengenai tindak pidana korupsi, tapi sampai saat ini korupsi belum selesai.
“Sejak dari dulu pasal-pasal sudah ada di dalam Undang-undang sebelumnya, tapi kita hanya memandang yang namanya korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara, kalau suap tidak ada hubungannya. Sejak adanya KPK mulailah KPK masuk di dalam perkara-perkara suap menyuap, konflik pemerasan, penggelapan, itu merupakan tindak pidana korupsi, segala tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang (UU) No 31 Tahun 1999,” ujar Tumpak.
Sambung Tumpak, KPK menyadari bahwa keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya menindak pelaku, tetapi juga butuh strategi pencegahan korupsi untuk melakukan perbaikan sistem, serta pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan integritas.
Sementara itu, pakar psikolog Ary Ginanjar Agustian menjelaskan korupsi bisa diberantas dengan belief system. Paku integritas yang diadakan hari ini bertujuan untuk menanamkan integritas dan yang membuat korupsi berhenti adalah pencegahan, penindakan, dan identitas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi juga bisa dicegah mulai dari hulunya yaitu agama, pendidikan hingga ekonomi.
“Tadi malam ada OTT, sebelumnya juga ada, mengapa? Karena tergantung dari hulunya. Hulunya ada dua agama dan pendidikan, integritas ada di dua hulu tersebut. Kuncinya integritas ada di hulu ini. Korupsi tidak akan selesai, ini akan selesai kalau dua kementerian ini (berkolaborasi) bersama-sama,” papar Ary.
Tak hanya mendapatkan materi dari beberapa sesi, para peserta pelatihan PAKU Integritas juga melakukan studi lapangan pengenalan lingkungan rumah tahanan (rutan) KPK di rutan KPK Gedung Merah Putih.
Foto: Dok KPK