Sinergi KPK dan OJK Cegah Korupsi di Sektor Jasa Keuangan

Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan dengan menggelar Workshop Kolaboratif OJK dan KPK bertema “Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal” selama 2 hari yaitu pada 11 dan 12 Oktober 2022.

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, menjelaskan tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh KPK semakin luas dan berkembang, termasuk di dalamnya perkembangan kejahatan di sektor jasa keuangan. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada sektor ini.

“Peran OJK sangat signifikan dalam membantu tugas pemberantasan korupsi. Kejahatan di pasar modal itu dampaknya luar biasa. Bisa ribuan bahkan ratusan ribu orang para pemegang saham yang akan merasakan dampaknya. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat,” kata Alex, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Selasa (11/10/2022).

Alex menyampaikan, OJK sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila industri jasa keuangan berlangsung secara sehat dan bebas korupsi maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena pendapatan dan belanja masyarakat juga mengalami peningkatan.

Hal yang harus diketahui adalah financial crime atau kejahatan keuangan yang saat ini terjadi di Indonesia semakin beragam, dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi digital. Oleh karenanya, lembaga jasa keuangan saat ini telah mengeksplorasi sumber data baru bagi solusi penipuan dan kebijakan termasuk kecerdasan perangkat dari ponsel, pencocokan identitas, media sosial, dan jaringan profesional serta data telekomunikasi yang bersifat realtime.

“Melihat semakin canggihnya sistem yang dibuat oleh lembaga keuangan dalam mencegah dan mengimbangi fraud yang masif dilakukan dalam sektor keuangan, maka dari sisi penegakan hukum perlu memahami sistem pencegahan yang ada tersebut, serta memiliki kompetensi dalam mendalami modus-modus yang dilakukan dalam fraud yang terjadi,” kata Alex.

Mirza Adityaswara, Wakil Ketua OJK mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Workshop Kolaboratif ini karena dapat menjadi sarana untuk berdiskusi, serta saling memberikan masukan dalam mewujudkan koordinasi dalam rangka penegakan hukum sektor jasa keuangan yang optimal, khususnya di bidang Pasar Modal.

“Tepat  sekali  bahwa OJK dan Aparat  Penegak Hukum termasuk KPK berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan upaya-upaya yang secara serius membersihkan Pasar Modal Indonesia dari para pelaku  kejahatan finansial, yang dapat merugikan kepentingan industri Pasar Modal maupun perekonomian Indonesia,” jelas Mirza.

Mengingat perannya yang sangat strategis dan beragamnya jenis investasi maka  Pasar Modal Indonesia tidak luput dari  incaran/sasaran pelaku  kejahatan  terutama  kejahatan  finansial.  Undang- Undang  Nomor  8 tahun 1995  tentang  Pasar  Modal  (UU  PM)  mengatur berbagai  tindak  pidana  di  Pasar  Modal  yang  mungkin terjadi, di antaranya terkait dengan tindak pidana Insider Trading, Manipulasi Pasar,  misleading information dan beberapa tindak pidana lain terkait dengan kewajiban perizinan/ persetujuan/pendaftaran.

Mirza juga menyampaikan, perkembangan Pasar Modal Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan yang cukup menggembirakan. Dari  sisi  pemodal,  terdapat peningkatan  pemodal  retail  domestik  yang  sangat  signifikan  dalam  satu tahun  terakhir.  Sampai  dengan  7  Oktober  2022,  jumlah  investor  yang tercatat  di  PT  KSEI  sebanyak  lebih  dari  9,8  juta  investor.  Demografi   investor  retail  domestik juga dilihat sangat menggembirakan karena didominasi  oleh  para investor  usia  muda.

“Hal ini memberikan sinyal positif dan optimisme yang tinggi  bahwa  pasar  modal  Indonesia  akan  terus  tumbuh  dan  berkembang mengingat  Indonesia  jumlah  penduduk  usia  muda  Indonesia  yang  sangat besar. Dan diperkirakan di 2045, sekitar 70 persen dari penduduk Indonesia adalah  pada  usia  produktif  yang  merupakan  potensi  sangat  besar  sebagai investor Pasar Modal.” tambah Mirza.

KPK dan OJK berharap melalui kegiatan ini, dapat  mempererat  jalinan kerja sama  antara  kedua  lembaga,  serta  membangun  sebuah  community  of practice antara OJK dan KPK, untuk mengawal proses penegakan hukum di industri pasar modal dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Foto: Dok KPK