:
Jakarta, InfoPublik - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo, mengatakan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang berdaulat, memiliki peran strategis di kancah global. Terlebih Indonesia kini memegang Presidensi G20, yang pada puncaknya, 20 pemimpin dunia akan bertemu pada konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022 mendatang.
"Oleh karenanya, suara Indonesia diharapkan bisa turut memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif, bisa berperan lebih luas dan leluasa," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Selain itu, dengan berpegang teguh pada prinsip Dasa Sila Bandung sebagai ruh politik luar negeri, Indonesia perlu terus mengonsolidasikan dukungan negara-negara di kawasan, untuk menyerukan solusi perdamaian permanen, dalam mengatasi konflik dan ketegangan militer.
Indonesia juga perlu menawarkan agenda konsolidasi ekonomi, untuk mencapai kerja sama strategis, serta menjembataninya dengan komitmen pembangunan inklusif secara global melalui G20.
Tema “Recover Together, Recover Stronger” merupakan bukti komitmen Indonesia, membawa dunia yang lebih inklusif, dan segera bangkit bersama-sama di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
"Kita mendoakan, KTT G20 berjalan lancar dan sukses. Kita tentunya berkeinginan, kepemimpinan Indonesia di G20 tahun ini, kelak dikenang dunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, tumbuh berkelanjutan, serta menghapus segala penderitaan rakyat di dunia," ujarnya.
Dengan semangat yang sama, Menurut Bambang, MPR tengah merintis pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Gagasan pembentukan Forum itu, dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan menghadirkan penguatan diplomasi parlemen, dalam rangka menghadirkan tatanan dunia yang semakin harmonis dan berkeadaban.
Penyelesaian berbagai masalah dunia menuntut adanya partisipasi semua pihak, dengan melibatkan kerja sama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan.
"Setiap elemen mesti mengambil peran atas dasar solidaritas kemanusiaan yang menjunjung tinggi persatuan, persaudaraan, perasaan senasib sepenanggungan, serta menjunjung tinggi keadilan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia," imbuhnya.
Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube TV Parlemen