Langgar Protokol, Pemerintah Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah

"Selain teguran kami juga sudah sampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi," ujar Tito melalui keterangan tertulisnya usai rapat protokol kesehatan, Rabu (9/9/2020).

Terkait aturan diskualifikasi, Tito menjelaskan, hal tersebut mungkin saja dilakukan.

Aturan itu dapat dimuat dalam bentuk PKPU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 

Pembahasan mengenai hal tersebut masih dilakukan.

"Mengenai masalah aturan diskualifikasi apakah mungkin, bisa saja kita buat aturan yang misalnya dalam bentuk PKPU atau dalam bentuk Perppu misalnya. Kita lihat nanti sampai sejauh mana," tegasnya.

Ia mengatakan komitmen penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan merupakan hal yang penting dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Karena itu, hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan itu disiapkan, mulai dari teguran hingga hukuman lainnya.

"Saya sudah keluarkan 56 teguran kepada petahana yang ikut tapi melakukan pengumpulan massa," kata Tito.

Hal ketiga yang juga dibahas adalah terkait akan digunakannya kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Tito, di aturan itu ada khusus bagian sanksi bagi kepala daerah mulai dari yang ringan hingga ke pemberhentian yang merupakan kewenangan presiden.

"Ini bisa saja kami lakukan diantaranya menyekolahkan. Bagi yang terpilih, begitu dilantik langsung disekolahkan bahkan kami kaji ada kemungkinan tidak untuk ditunda pelatikannya," ujarnya.

Tito menuturkan, itu dilakukan dengan harapan memberikan efek kepada para kontestan menjadi peduli dengan pandemi sehingga penularan tidak terjadi. Jangan sampai, kata dia, karena kekuasaan masyarakat banyak yang menjadi korban.

Tito menambahkan, pada rapat tersebut disepakati sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) sangatlah krusial.

Terlebih, penyusunan PKPU itu dilakukan dengan mengikutsertakan otoritas kesehatan, baik dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 maupin dari pihak Kementerian Kesehatan.

"Isinya tidak saja sekadar untuk melancarkan proses Pilkada, tetapi untuk antisipasi dua hal, pertama gangguan konvensional baik sengekta, anarkis dan lain-lain, dan juga atur kepatuhan protokol Covid-19. Jadi ada intensif tentang protokol Covid," kata Tito.

Dalam rapat itu terlihat sosialisasi di tingkat pemilih belum dilakukan harmonisasi. Karena itu, sosialisasi PKPU tersebut perlu dilakukan lebih masif lagi di lapangan maupun melalui media massa.

Untuk itu, pemerintah sudah menyampaikan kepada para penyelenggara pilkada yang ada di daerah untuk lekas menyosialisasikannya.

"Sesegera mungkin mengundang partai politik yang sudah mendaftar dan mereka disampaikan sambil juga dihadiri Forkompimda agar mereka mengerti, dan kemudian acara ini juga dihadiri Kasatpol PP, itu yang jadi unsur penegak juga," tambahnya.

Selain itu, Tito sudah mendorong izin kepada Menko Polhukam agar para kontestan dan pasangan calon membuat pakta integritas.

Menurut dia, pakta integritas itu sebenarnya sudah ada selama ini, tapi isinya hanya kepatuhan atau kesepakatan komitmen untuk aman dan damai.

Pakta integritas kali ini disertai dengan kepatuhan terhadap protokol Covid-19.(Foto: Kemendagri)