Koalisi Masyarakat Imbau Pilkada Digelar 2021

"Kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan Pemerintah untuk menetapkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 2021, paling lambat bulan September," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2020).

Koalisi terdiri dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Network For Indonesia Demokratic (Netfid), Perludem, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Rumah Kebangsaan, dan sebagainya.

Petisi dibuat di situs change.org dengan judul 'Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021'.

Sekitar 108 tanda tangan berhasil dikumpulkan menuju 200 dukungan petisi.

Pemungutan suara yang ditunda hingga Desember 2020 akibat pandemi Covid-19 membutuhkan pengaturan yang komprehensif.

Menurut Titi, belum ada kepastian Juni 2020 menjadi akhir dari penularan Covid-19.

"Belum ada prediksi yang bisa diandalkan mengenai akhir pandemi di Indonesia. Kurva penambahan kasus harian sampai saat ini masih mengalami peningkatan," kata Titi.

Ia melanjutkan, penambahan kasus Covid-19 fluktuatif tetapi masih dalam jumlah peningkatan yang besar. Belum ada tanda-tanda, Indonesia sudah melewati puncak wabah, apalagi mendekati akhir pandemi Covid-19.

Akibatnya, pertama, tahapan pilkada serentak 2020 yang akan berjalan perlu diselenggarakan dengan protokol Covid-19. Hal itu memerlukan sejumlah perubahan dalam proses pelaksanaan pada setiap tahapannya.

Titi menuturkan, tanpa perubahan proses pelaksanaan, tahapan Pilkada jelas akan menciptakan pertemuan para pemangku kepentingan atau kerumunan. Terutama dalam proses pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan dalam pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi dan penetapan hasil.

"Ada risiko terpaparnya banyak orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada dengan Covid-19," lanjut Titi.

Kedua, menyelenggarakan Pilkada dengan protokol Covid-19 berkonsekuensi pada anggaran dan perubahan tata cara penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada. Perppu tak mengubah pasal-pasal mengenai teknis kepemiluan yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada.

Dengan demikian, tahapan Pilkada masih dijalankan dengan ketentuan di UU Pilkada yang ada. Penyelenggaraan juga akan terhambat oleh ketersediaan anggaran, sedangkan anggaran tambahan dari pemerintah daerah tak memungkinkan.

Ketiga, lanjut Titi, ada pula risiko politisasi bantuan sosial, kontestasi yang tak setara bagi peserta pemilu pejawat, nonpejawat, dan turunnya partisipasi pemilih. Menurutnya, memaksakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.

"Jika penyelenggaraan Pilkada tidak dapat memastikan keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih, bijaknya tahapan Pilkada ditunda ke 2021. Seharusnya kita menyelenggarakan Pilkada untuk kepentingan kemanusiaan, yang hak atas keselamatan dan kesehatannya terjamin, bukan sebaliknya," urainya.

Terlebih lagi pandemi tersebut hingga saat ini tak dapat diprediksi keberlangsungannya.

"Negara dihadapkan pada kehidupan demokrasi yang tetap berjalan demi menjaga keberlangsungan kedaulatan rakyat. Termasuk Pilkada 2020 yang menjadi tantangan demokrasi," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.

Menurut Bahtiar, bangsa ini memang harus bangkit, termasuk menjalankan  proses demokrasi di tengah wabah.

"Memang seluruh dunia itu trial and error, kita belajar dari yang sukses dan dari yang gagal, dan semua negara termasuk penyelenggara Pemilu di seluruh dunia belum punya pengalaman menghadapi Pemilu atau pilkada dalam situasi wabah, oleh karena itu memang pertama kali kita menjadi saksi sejarah dunia, jadi kita sama-sama belajar," ungkapnya.

Ia menegaskan Pilkada 2020 akan menjamin kedaulatan rakyat. (Foto : Kemendagri)