:
Oleh Eko Budiono, Rabu, 8 Januari 2020 | 13:39 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 331
Jakarta,InfoPublik-Puluhan korban jiwa akibat banjir ekstrem pada 31 Desember 2019, dan 1 Januari 2020 di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, memberi catatan penting bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Terlebih lagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah warga meninggal terdampak banjir mencapai 67 orang. Antisipasi bencana dari semua pemangku kepentingan khususnya di daerah mendapat perhatian Kemendagri, dengan instruksi khusus dari Mendagri M Tito Karnavian.
Sejumlah perintah dari Tito kepada kepala daerah terkait kesiapsiagaan bencana, antara lain meminta agar setiap pemerintah daerah (Pemda) membentuk posko kesiapsiagaan dan melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca peringatan dini dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. "Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan situasi terkini," kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2020).
Tito mengimbau pemda untuk menyiagakan seluruh aparaturnya dan berkoordinasi dengan aparat TNI, Polri, instansi vertikal di daerah, relawan siaga bencana, dan unsur masyarakat lainnya.
Selain itu, sarana dan prasana yang diperlukan dalam rangka siap siaga menghadapi banjir atau longsor dan risiko akibat bencana lainnya perlu disiapkan. "Pemda mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana," ungkapnya.
Penyebarluasan informasi terkait potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluasnya pun menjadi poin yang disampaikan.
"Termasuk, pemda mengoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana yang disusun jika terjadi tanggap darurat," tuturnya.
Tito meminta kepada bupati/walikota, agar mereka melaporkan hasil penanggulangan bencana di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Tito juga mengharapkan gubernur agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya, terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Sebelumnya, Kemendagri sebagai pembina Pemda akan membantu mengoordinasikan Pemprov DKI Jakarta, dan Jawa Barat terkait dengan pembangunan Bendungan Ciawi, dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dua bendungan itu diharapkan bisa mengurangi banjir yang kerap terjadi di wilayah DKI Jakarta berasal dari hulu Sungai Ciliwung di Kabupaten Bogor.
Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6,45 juta kubik air atau bisa menampung 365 meter kubik air per detik.
Sementara Bendungan Sukamahi memiliki volume tampung 1,68 juta meter kubik atau 56 meter kubik air per detik.