:
Oleh Tri Antoro, Kamis, 25 April 2019 | 22:48 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K
Jakarta, InfoPublik - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menuturkan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi e-goverment merupakan indikator keberhasilan reformasi birokrasi pemerintahan modern.
"Tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP dan reformasi birokrasi," ujar Menteri Syafruddin melalui siaran pers dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2019 dan Penyerahan ANRI Award dalam rangka Hari Kearsiapan Nasional Ke-48 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/4).
Menurut dia, penerapan teknologi dalam sistem kearsipan akan menghadirkan data arsip yang terintegrasi, dinamis, dan melindungi kepentingan negara dengan menyajikan berbagai solusi. Tujuannya, peningkatan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan, dan terarah.
"Penerapan e-goverment di bidang kearsipan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah kewajiban dan kebutuhan," tegas Syafruddin.
Fungsi arsip saat ini bukan hanya sebagai catatan historis, bukan pula hanya menjalankan fungsi dukungan kesekretariatan suatu organisasi pemerintahan saja. Tetapi merupakan unsur utama dalam upaya membangun pemerintahan modern. Pembangunan sistem teknologi kearsipan akan menjamin ketersediaan akses data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh setiap aparatur negara di masa mendatang untuk mendukung fungsi dan kinerja setiap kementerian dan lembaga.
Sistem kearsipan yang dibangun dari hasil riset dan penelitian akan berguna untuk menetapkan rencana program pembangunan bidang ekonomi, sosial, politik, dan berbagai bidang lainnya. "Walaupun nanti terjadi perubahan, tetapi sistem kearsipan elektronik tetap akan dapat digunakan untuk menyangga proses pemerintahan di masa depan," ungkap mantan Wakapolri ini.
Saat ini negara di dunia berlomba untuk mengintegrasikan sistem pemerintahannya dengan teknologi untuk mendukung pemerintahan dan perekonomian. Penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan membuat semua keputusan terkait kebijakan publik akan tepat sasaran. Sebab, keputusan tersebut akan dianalisa secara komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dampaknya kepuasan dan kebahagiaan masyarakat meningkat dan kepercayaan diri pemerintah menguat dalam menjalankan pembangunan.
"Indonesia tidak boleh tertinggal, seluruh negara maju bukan lagi berpikir membangun e-govermenttetapi menciptakan smart city yang makin mengadaptasi modernisasi guna menopang kebijakan publik strategis untuk kemajuan bangsa," ucap Syafruddin.