:
Oleh Eko Budiono, Kamis, 8 Maret 2018 | 11:28 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 261
Jakarta, InfoPublik - Koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanganan konflik sosial wajib ditingkatkan, karena ancamannya sudah multidimensi.
“Tentu diperlukan deteksi dini yang efektif, dan itu bisa diwujudkan jika koordinasi dibangun dengan kuat. Kalau jaman dulu satu jam sudah masuk antisipasi intel Kodim. Kenapa gelas pecah di satu rumah, siapa yang bawa gelas, namanya siapa, darimana, punya hubungan apa dengan keluarga di rumah ini,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/3).
Menurut Mendagri, dengan koordinasi maka setiap gelagat yang ditangkap, sudah cepat bisa diantisipasi, apakah berpotensi menyulut konflik atau tidak.
"Nah di zaman reformasi ini harus ditingkatkan kecepatan kesigapan dan fungsi masing-masing. Maanfaatkan kemampuan seperti TNI yang paham dan punya kemampuan teritorial, intelejen, atau kepolisian yang punya kekuatan di tingkat paling bawah. Optimalkan," tegasnya.
Dia mengakui, tensi politik menjelang pilkada, dan dimulainya tahapan pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah meningkat.
“Tapi yang disayangkan, racun demokrasi mulai marak disebarkan. Ujaran kebencian kembali menggeliat. Hoax atau berita bohong, dan fitnah gencar ditebarkan.Semua harus berani melawan. Berani menentukan sikap, siapa kawan, dan siapa lawan,” tambahnya.