:
Oleh G. Suranto, Kamis, 12 Oktober 2017 | 13:54 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K
Jakarta, InfoPublik - Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, siap menampung 340 pelayanan bagi publik ibukota.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kamis (12/10), meresmikan MPP di gedung baru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta itu. MPP merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017. “Sampai saat ini, ada 340 layanan di gedung ini. Saya berharap akan terus bertambah terus, sehingga mayarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya,” kata Djarot pada acara peremian MPP.
MPP DKI Jakarta ini dibuat untuk semakin memberi kemudahan, transparan dan kecepatan layanan kepada masyarakat Jakarta yang ingin mengurus berbagai jenis layanan. “Semua jenis layanan ada di sini dan berada di satu tempat, sehingga mobilitas warga pun bisa lebih efisien,” kata Djarot.
Pembentukan MPP Provinsi DKI Jakarta ini hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bersama unit-uit pelayanan publik lainnya di Jakarta baik pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan swasta lainnya.
Untuk itu, selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, juga terdapat beberapa unit layanan dalam MPP Provinsi DKKI Jakarta ini, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Aministrasi Hukum Umum.
Kemudian, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Kanwil BPN Provinsi DKI, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta, PT. PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya, dan Bank DKI.
Dalam peresmian tersebut juga dihadiri beberapa Menteri, diantaranya Menteri PAN RB Asman Abnur, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.