Polri Keluarkan Maklumat Pengamanan Pilkada DKI Putaran Kedua

:


Oleh Jhon Rico, Selasa, 18 April 2017 | 15:17 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 872


Jakarta, InfoPublik- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan bahwa Polri telah mengeluarkan maklumat terkait pengamanan pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Hal ini dilakukan demi tercipta situasi pilkada di ibu kota yang aman dan kondusif. "Berkaitan dengan massa yang datang dari luar (Jakarta), Kapolda Metro dan seluruh kapolda lain di Jawa dan Sumatera sudah mengeluarkan maklumat untuk lakukan larangan dengan dasar diskresi, kalau untuk kepentingan politik Jakarta," kata Tito di Jakarta, Selasa (18/4).

Dalam maklumat bersama yang diterima InfoPublik di Jakarta, bahwa berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat dan pasca tahap pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, maka disampaikan Maklumat kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat situasi kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologisnya, sedangkan sudah ada pemyelenggara Pemilukada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Pemilukada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.

2. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali, dan bila sudah berada di Jakarta akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

3. Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum. Maklumat bersama bernomor MAK/01/IV/2017, Nomor: 345/KPU-Prov-010/IV/2017, dan Nomor 405/KJK/HM.00.00/IV/2017 itu diteken pada 17 April 2017 oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti.