:
Oleh Eko Budiono, Kamis, 23 Juni 2016 | 09:26 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 354
Jakarta,InfoPublik- Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya mengatakan pihaknya telah mengembangkan sistem informasi terkait bencana alam.
Sistem informasi tersebut diharapkan menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan di pusat dan daerah. “Sebelum terjadinya bencana alam di Jawa Tengah beberapa waktu lalu, sebenarnya kami sudah memberikan informasi terkait hujan deras yang akan melanda daerah tersebut,” kata Andi di museum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, (22/6).
Menurut Andi, pihaknya juga akan meningkatkan kesiapan publik dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa terjadi setiap saat. Ia mengatakan sejauh ini memang masih ada peralatan milik BMKG yang perlu diperbaiki. “Kami akan terus meningkatkan kualitas peralatan yang ada terlebih lagi menjelang mudik Idul Fitri,” ungkapnya.
Sementara itu, penasehat senior Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Suryo Adi Wibowo mengatakan terdapat 176 peraturan daerah (Perda) yang berorientasi kepada eskploitasi sumber daya alam. Akibatnya daya dukung lingkungan hidup menjadi terabaikan khususnya di pulau Jawa. “ Memang sebagian besar Perda tersebut terkait izin tambang. Tentu saja tidak sedikit yang merusak lingkungan,” katanya.
Ia menyatakan saat ini dibutuhkan evaluasi secara mendalam terhadap penggunaan tata ruang di Jawa. “ Sudah waktunya meninjau ulang Perda yang tidak berpihak kepada kepentingan lingkungan hidup,” ujarnya.
Sedangkan sosiolog Universitas Indonesia Imam B.Prasodjo mengatakan BMKG harus menjadi pusat informasi dalam menghadapi bencana. “ Masyarakat juga harus siap dengan bencana alam sehingga dibutuhkan manajemen bencana yang baik seperti di negara maju,” katanya.
Imam menambahkan koordinasi harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan bencana alam menjadi maksimal.