:
Oleh Wandi, Senin, 6 Juni 2016 | 08:01 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 622
Jakarta, InfoPublik - Politikus Partai Gerindra, Aristo Purboadji menegaskan, korupsi jadi ancaman teratas bagi keselamatan bangsa Indonesia.
Korupsi bahkan mengancam terlaksanannya tujuan berbangsa, sebagaimana disebutkan dalam mukaddimah UUD 1945. "Korupsi membahayakan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," kata Aristo, di Jakarta, Sabtu (4/6).
Mengutip studi Carneige Endowment Paper, lanjutnya, korupsi yang sistematik membahayakan keamanan nasional dan internasional dengan menyebabkan kerusuhan sosial, melebarkan kesenjangan sosial, merebaknya kejahatan dan kekerasan, perang dan lain sebagainya.
"Menurut suatu survei, negara yang korup dan non-demokratis di dunia, Afghanistan, dan masyarakat lokal disana memandang bukan Taliban penyebab utama perang, melainkan korupsi dan kemiskinan," ungkapnya.
Pemberantasan korupsi yang dimulai dari legislatif pada umumnya menuai keberhasilan, contohnya Kenya. Pada tahun 1996, Kenya berada pada urutan nomor 3 negara yang paling korup di dunia versi Transparency Internasional. Pada tahun 2014, tingkat korupsi Kenya mengalami kemajuan menjadi urutan 29 dari 174 negara.
"Kemajuan tersebut tidak lepas dari peran parlemen Kenya dalam memberantas korupsi yang membentuk Komisi Parlemen Anti-Korupsi," ungkap Aristo.
Peran parlemen Kenya memerangi korupsi diperkuat dengan dibentuknya Africans Parliaments Network Againts Corruption (APNAC) pada tahun 2011, yang bekerjasama erat dengan Transparency Internasional dalam merumuskan undang-undang yang memerangi anti-korupsi.
"Semua ini membantu memulihkan citra parlemen yang dahulu hampir sinonim dengan koruptor, dan parlemen menjadi jauh lebih bermartabat," ungkap Aristo.
Aristo pun bertekad membuat Kaukus Parlemen Anti-Korupsi. Menurutnya lagi, untuk memberantas korupsi maka demokrasi harus kuat. Sementara demokrasi yang tanggung, itu merupakan tanda-tanda atau indikasi menuju negara gagal.
"Negara paling korup di dunia ini adalah negara-negara nondemokrasi. Sementara negara yang demokrasinya terkonsolidasi dengan kuat, angka korupsinya rendah atau bahkan minim sekali," katanya.