:
Oleh Eko Budiono, Kamis, 2 Juni 2016 | 14:21 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 174
Jakarta, InfoPublik - Penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah menjadi rujukan banyak negara di dunia. Sejumlah praktik baik dalam penyelenggaraan pemilu, terutama transparansi merupakan aspek yang paling banyak diperbicangkan.
“Banyak praktik baik yang dapat kita tularkan kepada negara lain. Salah satunya aspek transparansi,” ujar Komisioner KPU RI Arief Budiman di kantornya, Kamis (2/6).
Menurutnya, transparansi sebagai salah satu standar pemilu yang demokratis mesti terus ditingkatkan kualitasnya. Semua proses pemilu telah transparan. Hasil penghitungan suara telah dipublikasi melalui situng.
Ia menegaskan pihaknya akan mengumumkan daftar anggaran pembiayaan pilkada tahun 2017 kepada publik. “Kami harapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar anggaran pembiayaan pilkada di website masing-masing,” katanya.
Ia menyakini dengan transparansi anggaran pilkada, kredibilitas KPU di mata publik akan bertambah nilainya. Selain itu pihaknya telah menginventarisir permasalahan pembiayaan pilkada di 101 daerah yang akan menggelar pilkada tahun 2017. “Masih terdapat sejumlah variasi data NPHD,” ungkapnya.