Panglima TNI : Teroris Adalah Kejahatan Lintas Negara

Jakarta, InfoPublik - Teroris adalah kejahatan lintas negara yang perlu dilaksanakan penanggulangannya dan ini merupakan salah satu bagian yang menjadi tugas pokok TNI di dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Kegiatan untuk mengatasi aksi terorisme ini diperlukan kerja sama, tidak bisa kita laksanakan secara individu, berdiri sendiri tanpa melaksanakan sinergitas antar instansi.

Penjelasan ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam paparannya yang diwakili Kepala Staf Umum (Kasum) TNI LaksdyaTNI Didit Herdiawan, ketika menjadi pembicara pada Seminar Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan Kedaulatan dan Melindungi Warga Negara Indonesia, di Ruang Rapat KK II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (30/5).

Seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan kepada para anggota DPR dan tim ahlinya di dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan harapan dapat menghasilkan undang-undang yang berkualitas, aspiratif dan efektif dalam menangani tindak pidana terorisme, sehingga memberikan perlindungan kepada warga negara dari ancaman bahaya terorisme, sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

“Keberadaan terorisme itu memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita diharapkan bisa lebih meningkatkan sinergitas dengan komponen lain untuk mengatasi seluruh aksi-aksi terorisme yang berada diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Panglima TNI.

Gatot mengatakan dalam upaya pencegahan perlu diadakan Operasi serbuan teritorial dimana dilakukan pencegahan dini, sehingga dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang menjurus aksi terorisme dengan memanfaaatkan pola operasi teritorial.

Pasalnya, pelaksanaan operasi teritorial selama ini sudah langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan ini salah satu bentuk yang diinginkan masyarakat dan bisa menjadi barometer untuk disharingkan ke bagian yang melaksanakan seperti puldata atau intelijen.

“Babinsa tidak bisa bekerja sendiri harus bekerjasama dengan aparat terkait, baik TNI maupun aparat-aparat terkait di lapangan. Oleh karena itu, seluruh unsur TNI perlu diberdayakan dalam penanganan ancaman terorisme sejak dini,” tutur Panglima TNI.

Turut hadir pada seminar tersebut diantaranya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Suding, dan Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto.